Mataram (Inside Lombok) – Realisasi naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram di urutan ke-12 dari 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak, 9 Desember 2020.
“Artinya, komitmen pemerintah kota betul-betul maksimal untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanakan Pilkada 2020 di Mataram,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram Lalu Martawang di Mataram, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan seusai mengikuti telekonferensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta jajarannya terkait dengan persiapan pelaksanaan pilkada serentak.
Berdasarkan komitmen dalam NPDH, kata Martawang, pemkot setempat memberikan dukungan anggaran pelaksanaan pilkada sebesar Rp25 miliar untuk KPU, Rp8 miliar untuk bawaslu, Rp5 miliar untuk kepolisian, dan Rp800 juta untuk TNI.
Untuk KPU, lanjut dia, terealisasi sekitar 52 persen, dan sisanya sekitar Rp12 miliar saat ini sedang dalam pengajuan.
Sementara itu, untuk bawaslu dan kepolisian sudah dicairkan 100 persen.
“Yang belum adalah untuk TNI. NPHD untuk kodim secara kelembagaan tertunda karena pengakuan Dandim bukan satker, jadi yang akan menandatangani NPHD adalah Danrem. Untuk anggarannya, sudah tersedia,” kata Lalu Martawang.
Dalam telekonferensi itu, kata dia, Mendagri juga menegaskan tidak ada pengunduran waktu pelaksanaan pilkada, atau tetap pada tanggal 9 Desember 2020.
“Jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia dan hasil kajian WHO, kegiatan diundur hingga 2021, belum tentu kondisi bisa normal,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah daerah harus memberikan dukungan secara maksimal untuk menyukseskan pilkada serentak dengan tetap menerapkan protokol COVID-19.
Menurut dia, bila perlu pemerintah daerah yang memiliki alat pelindung diri (APD) menghibahkan ke KPU dan bawaslu.
“Mengingat tahapan saat ini, petugas sudah mulai turun lapangan. Tahapan pilkada tinggal 10 tahapan dari 15 tahapan yang ada,” kata Martawang menambahkan. (Ant)
