Lombok Timur (Inside Lombok) – Ratusan Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lotim menggelar aksi massa agar Pemda menekan jumlah ritel modern. Selain itu, mereka juga mengkritisi model kuliah dan sekolah daring. Kendati gagal bertemu Bupati Lotim, mereka melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Lotim.
Massa yang tidak dapat bertemu dengan Bupati Lotim dan tidak puas mendengar pemaparan dari Kadis DPMPTS Lotim. Massa berbodong ke kantor DPRD untuk meminta anggota Dewan menekan Pemda Lotim untuk membuat Perbup pembatasan ritel modern.
Sempat tidak diberikan masuk lantaran anggota DPRD Lotim tidak ada di Kantor. Massa akhirnya memaksa masuk dengan mendorong gerbang kantor DPRD, massa akhirnya diberikan masuk ke kantor DPRD Lotim.
“Selain menuntut membuat Perbup pembatas pembangunan ritel modern di Lotim. Kami juga meminta kepada anggota DPRD Lotim untuk menciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis,” ucap Ketua Kordinator Aksi Lalu Makwil Jayadi.
Ia membawa 11 tuntutan yang diajukan kepada Pemda Lotim dan DPRD Lotim. Dari segi pendidikan tuntutan yang diajukan ke DPRD Lotim, massa menilai sistem kuliah daring maupun sekolah daring yang diturunkan berdampak buruk bagi pelajar.
Hal itu lantaran ada beberapa desa yang tidak terjangkau jaringan internet. Hal tersebut menjadi problematika dikalangan pelajar sehingga mendapat IPK di bawah standar
“Kami mendapat IPK di bawah standar lantaran tidak mengikuti kuliah daring,” cetusnya.
Ia melihat pendidikan di Lotim seperti dianaktirikan dan bahkan dibuat sebagai ladang bisnis. Dimana dari sistem yang dikeluarkan pemerintah tidak ada keringanan terkait pembayaran di kampus. Menurutnya, apa yang didapat oleh mahasiswa tidak sesuai dengan yang dibayarkan.
