Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memprediksi penduduk miskin di Mataram tahun ini akan mengalami peningkatan sebagai salah satu dampak dari pandemi COVID-19.
“Peningkatan penduduk miskin menjadi dampak alami yang akan dihadapi kabupaten/kota karena adanya relaksasi akibat pandemi COVID-19,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram I Nyoman Swandiasa, di Mataram, Jumat.
Pernyataan itu dikemukakannya menanggapi kenaikan angka penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Barat periode September 2019-Maret 2020 sebesar 0,09 persen. Dimana jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2020 sebesar 713,89 ribu orang (13,97) persen, sedangkan pada September 2019, penduduk miskin di NTB tercatat 705,68 ribu orang (13,88 persen).
Sementara jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 368,43 ribu orang atau 14,90 persen dan untuk pedesaan 345,45 ribu orang atau 13,09 persen.
“Kalau melihat data penduduk miskin di perkotaan itu, di NTB ada dua kota yakni Kota Mataram dan Kota Bima. Tapi, kami belum mendapat data riil sumbangan kenaikan penduduk miskin di Kota Mataram,” katanya.
Menurutnya, adalah hal yang wajar apabila kota memberikan kontribusi angka kemiskinan lebih tinggi dari pedesaan. Pasalnya, untuk daerah kabupaten memiliki basis di pertanian dan perkebunan sehingga memiliki fondasi lebih kuat untuk tetap bertahan.
Berbeda dengan perkotaan yang mengandalkan sektor jasa, perdagangan, dan transportasi yang mengalami penurunan drastis ketika pandemi COVID-19 terjadi.
“Apalagi dengan adanya penutupan sementara sejumlah hotel, pusat-pusat perdagangan, hiburan dan lainnya yang sudah tentu memberikan dampak signifikan,” katanya.
Terkait dengan itu, untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan angka penduduk miskin yang signifikan akibat COVID-19, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh telah menginstruksikan agar isi dari paket bantuan jaring pengaman sosial (JPS) mengakomodasi hasil produksi UKM/IKM lokal.
“Dengan harapan, ekonomi di Mataram bisa bergerak sekaligus membantu UKM/IKM bisa terus bertahan di tengah pandemi COVID-19,” katanya.
Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, Isa yang dikonfirmasi terkait kenaikan angka penduduk miskin Kota Mataram per Maret 2020, juga belum bisa menyebutkan karena angka resmi belum dirilis.
“Yang dirilis khusus untuk angka penduduk miskin provinsi, karena provinsi dan nasional merilis angka penduduk miskin dua kali setahun yakni bulan September dan Maret,” katanya.
Sementara untuk kabupaten/kota dirilis sekali setahun yakni setiap bulan Maret, sehingga jika melihat angka kemiskinan kabupaten/kota pengukurannya mulai Maret 2019 sampai Maret 2020.
“Tapi untuk Maret 2020, sampai saat ini belum kita terima. Jadi kita tunggu saja angka pasti dari rilis resminya,” katanya.
Berdasarkan data BPS Kota Mataram, jumlah angka kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar 43,19 ribu orang (8,92 persen). Sedangkan pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin Mataram sebesar 42,60 ribu orang (8,96 persen), sehingga terjadi penurunan angka penduduk miskin periode Maret 2018-Maret 2019 sebesar 0,04 persen. (Ant)
