Lombok Barat (Inside Lombok) – Sebagian rumah yang rusak akibat gempa di Lombok Barat (Lobar) sedang dalam proses pembuatan. Warga sudah menerima dana rehabilitasi dari Pemerintah.
Laporan progres pendmpingan Rehabilitasi dan Konstruksi Rumah Pasca Gempa di Lobar menyebutkan, dari 72.222 unit rumah rusak, sebanyak 15.599 KK sudah menerima dana rehabilitasi.
Pada tahap pertama sebanyak 379 KK yang telah di-SK-kan Bupati Lobar H Fauzan Khalid telah menerima total dana sebesar Rp 18.950.000.000.
Pada tahap II sebanyak 5.687 KK sudah menerika dana rehabilitasi dengan rincian rusak berat 1.438 KK, rusak sedang 1.566 KK dan rusak ringan 2.680 KK. Total dana yang diterima sebesar Rp 105.720.000.000.
Untuk tahap III, 9.536 KK yang sudah di SK-kan Bupati sudah meneriman bantuan rehabilitasi dengan rincian rusak berat 1.836 KK, rusak sedang 2.043 KK dan rusak ringan 5.657 KK. Total dana yang diterima tahap III adalah Rp.153.545.000.000.
“Jadi total dana bantuan tahap I,II, III sebesar Rp.278.215.000.000,” jelas Ratnawi, Kabid Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lobar seperti dalam siaran pers yang diterima Inside Lombok, Senin (17/12/2018
Dijelaskan Ratnawi, dalam rapat koordinasi evaluasi percepatan perbaikan rumah pascabencana gempa bumi NTB yang dilaksanakan di Jakarta 11 Desember 2018 lalu terdapat beberapa poin yang menjadi masukan. Pemkab Lobar, ujar Ratnawi, diharapkan untuk membentuk satgas bersama dengan danramil/kapolsek untuk pemantauan selepas korpsgasgab tni selesai bertugas di NTB.
Pemkab Lobar juga diminta melakukan evaluasi terhadap BUMN yang masih lamban dalam penyelesaian mur dan baut struktur Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Selain itu Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD kabupaten/kota diminta aktif melaporkan kepada BPBD Provinsi.
“Kalak BPBD kabupaten/kota otomatis menjadi PPK kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah kabupaten/kota masing-masing karena melekat pada jabatan Kalak bpbd,” terangnya.
Seiring dengan telah berjalannya validasi ulang warga, di mana terdapat perubahan kategori kerusakan dan penambahan calon penerima bantuan, maka BPBD diminta menyiapkan draft SK perubahan kategori dan penambahan calon penerima bantuan tersebut.
Pemkab juga diminta agar lebih fokus menyelesaikan pembangunan khususnya bagi pokmas/warga yang telah menerima pencairan dana.
Ratnawi menjelaskan, ada kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan rehabilitasi ini. Misalnya, aplikator yang masih belum melengkapi panel risha dengan baut dan mur sehingga panel belum dapat didirikan.
Saat ini sedang dilakukan proses validasi di lapangan untuk memastikan kategori rumah clear dan clean. Kendalan lainnya yakni jumlah tukang bangunan masih terbatas sehingga pelaksanaan pembangunan rumah menjadi lambat.
“Saya berharap agar masyarakat lebih aktif dalam membangun rumahnya sendiri dan mengikuti arahan tim fasilitator,” katanya.
Lebih lanjut dipaparkan, di 10 kecamatan yang ada di Lobar, minat terhadap jenis struktur rumah cukup bervariasi. Untuk Risha jumlah peminatnya 585 KK, Rumah Instan Sederhana Kayu (RIKA) 20 KK, dan Rumah Instan Sederhana Konvensional (RIKO) 1.159.
Adapun jumlah kelompok masyarakat (Pokmas) yang sudah terbentuk mencapai 2.315 Pokmas yang mencakup 35..414 KK. Rinciannya adalah rusak berat 703 Pokmas mencakup 10.245 KK, rusak sedang 494 Pokmas mencakup 7.762 KK dan rusak ringan sebanyak 1.118 pokmas mencakup 17.407 KK.
“Rekening Pokmas yang sudah terisi mencapai 29 Pokmas atau 314 KK,” jelasnya.
Hal lainnya yang dipaparkan Ratnawi yakni jumlah masyarakat yang sudah tersosialisasi sebanyak 2.143 KK. Untuk proses perencanaan teknis mencapai 423 KK. Adapun rumah yang saat ini masih dalam proses membangun sebanyak 144 rumah, sudah terbangun sampai atap 39 rumah, sudah finishing dinding dan atap 32 rumah, dan yang sudah selesai 100 persen 24 rumah. (IL1)
