Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengatakan modal batuan stimulus sebesar Rp2,4 juta yang akan diberikan pemerintah pusat kepada setiap usaha mikro kecil menengan (UMKM) guna menghadapi pandemi COVID-19, bisa mendongkrak kegiatan pelaku usaha di daerah itu.
“Apalagi kondisi perekonomian daerah di tengah pandemi COVID-19, melambat. Jadi modal bantuan stimulus yang akan diberikan itu menjadi angin segar bagi para pelaku usaha UMKM,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram I Nyoman Swandiasa di Mataram, Jumat.
Namun demikian, lanjutnya, terdapat sedikit persoalan terhadap kriteria atau persyaratan bagi UMKM yang bisa mendapatkan modal batuan stimulus yang dinilai menjadi kendala.
Persyaratan yang dimaksudkan itu adalah, UMKM penerima modal batuan stimulus tidak memiliki pinjaman di bank. Sementara, seperti yang diketahui kondisi UMKM rata-rata memiliki pinjaman di bank dan itu tidak bisa dipungkiri.
“Jangan UMKM, kita saja yang menjadi pegawai negeri sipil (PNS), ada pinjaman di bank,” katanya.
Terkait dengan itu, pemerintah kota melalui Inspektorat dan BPKP telah berkoordinasi mencari solusi agar persyaratan tersebut bisa diabaikan dengan membuat surat pernyataan atau sejenisnya.
“Tujuannya, agar UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut bisa mendapatkan modal sehingga target pemulihan ekonomi nasional bisa tercapai,” ujarnya.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura sebelumnya mengatakan, sebagai langkah mendukung pemulihan ekonomi nasional di Kota Mataram, selain UMKM mendapatkan bantuan modal dari pemerintah pusat, pemerintah kota juga menyiapkan program serupa, namun dalam bentuk peralatan.
“Jika pemerintah pusat memberikan bantuan modal, kami dengan menggunakan APBD akan memberikan bantuan dalam bentuk peralatan,” katanya.
Dikatakan, jenis peralatan yang akan diberikan kepada UMKM, seperti alat pres abon, agar kualitas lebih bagus dan awet, alat pemindangan ikan dan oven untuk pembuatan kue kering.
“Untuk besaran nilainya bervariasi, tergantung jenis bantuan, tapi nilainya tentu tidak bisa sama dengan bantuan dari pemerintah pusat,” katanya.
Mahmuddin menambahkan, untuk memastikan jenis dan nilai bantuan, saat ini pihaknya juga telah melakukan verifikasi data terhadap calon sasaran UMKM yang akan mendapatkan bantuan.
“Harapan kita, datanya bisa segera rampung agar pendistribusian bantuan bisa dilakukan tepat waktu,” kata Mahmuddin. (Ant)
