Lombok Barat (Inside Lombok) – Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid meninjau pembangunan IGD RSUD Patut Patuh Patju (Tripat) Gerung pada Selasa, (25/08/2020). Pembiayaannya juga dianggarkan dari pinjaman daerah di Bank NTB Syariah.
“Alhamdulillah lancar ya, setelah tiga minggu mulai dibangun progress-nya sudah 15 persen,” kata Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, saat ditemui setelah meninjau progres pembangunan IGD di RS Tripat Gerung, Selasa (25/08/2020).
Pembangunan IGD ini ditargetkan dapat selesai sesuai kontrak yang telah disepakati dengan tender. Yakni mulai dari 24 Juli 2020 hingga 29 Desember 2020 mendatang.
“Kalau melihat dari perkembangannya, Insyallah bisa selesai sesuai target” sebutnya.
Di mana sesuai dengan persetujuan DPRD, Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga Kementerian Keuangan, bahwa dari pinjaman Pemda Lobar di Bank NTB Syariah sebesar Rp 115 miliar tersebut, anggaran sebesar Rp 80 miliar akan dialokasikan untuk pembangunan IGD Tripat yang saat ini sudah mulai berjalan.
Bupati Lobar ini juga menyebutkan, bahwa untuk pembangunan IGD ini secara keseluruhan diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 115 miliar. Sehingga untuk memenuhi alokasi dana untuk pembangunan tersebut, sebesar Rp 80 miliar dianggarkan dari pinjaman daerah dan sisanya akan dianggarkan dari APBD.
“Ini kan sebenarnya anggaran untuk pembangunan ini 115, tapi kan pakai tahap, makanya kemungkinan belum bisa dipakai. Makanya dilanjutkan pembangunannya di 2021,” jelasnya.
Tetapi, dirinya menyambungkan, anggaran yang Rp115 miliar ini hanya bisa digunakan untuk pembangunan gedungnya saja dan itu belum termasuk pemenuhan kelengkapan alat kesehatan.
Sehingga pada tahun ini pembangunan IGD ini akan dituntaskan sesuai kontrak yang sudah disepakati.
“Anggaran tahun ini kan untuk IGD RS Tripat ini Rp80 miliar, kemudian setelah masuk tender itu yang menang harganya Rp76.713.100.000,” ungkap Fauzan Khalid.
Di mana pembangunan tahap I ini ditargetkan dapat menyelesaikan pembangunan interior hingga lantai satu. Terkait bagaimana kemampuan Pemda untuk mengembalikan pinjaman daerah di tengah pandemi covid-19 ini, Fauzan menegaskan,bahwa itu sudah dihitung sesuai kemampuan daerah.
“Masalah pengembalian, di sini kan tidak hanya kita yang menghitung kemampuan itu, tetapi kita sudah direkomendasikan oleh Mendagri bahkan mendapatkan surat izin dari Kemenkeu, itu kan artinya kita dianggap mampu, sesuai dengan kemampuan fiskal daerah” pungkasnya.
Karena dari pinjaman yang telah dilakukan pemda bahkan pada lembaga yang sama di tahun-tahun sebelumnya, sambung Fauzan Khalid, itu telah berhasil dikembalikan dengan aman.
Maka dalam hal ini pemda berarti dianggap mampu untuk melakukan pinjaman dan mengembalikan pinjaman tersebut dengan aman.
