Mataram (Inside Lombok) – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram I Nyoman Swandiasa mengatakan program pemasangan jaringan wifi gratis untuk memfasilitasi anak-anak yang tidak memiliki akses internet, diprioritaskan untuk lingkungan padat penduduk dan miskin.
“Setelah kita evaluasi program wifi gratis, disepakati untuk lingkungan ‘pak kumis’ (padat, kumuh dan miskin),” kata Swandiasa di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu.
Dengan demikian, katanya, dari 325 lingkungan se-Kota Mataram, lingkungan yang akan menjadi sasaran pemasangan wifi gratis sekitar 50 persen. Dengan total anggaran sekitar Rp450 juta untuk biaya pemasangan dan biaya bulanan selama empat bulan ke depan.
Karenanya, usulan anggaran sekitar Rp715 juta untuk pemasangan wifi gratis di 325 lingkungan itu telah dikurangi seiring dengan berkurangnya jumlah lingkungan yang akan menerima fasilitas tersebut.
“Untuk lingkungan yang sudah tertata seperti di kawasan perumahan, tidak menjadi sasaran program tersebut sebab rata-rata mereka sudah memiliki fasilitas internet secara mandiri,” katanya.
Di sisi lain, Swandiasa mengatakan pemasangan wifi gratis di tingkat lingkungan juga akan mempertimbangkan rencana pemerintah yang akan memberikan kuota gratis bagi guru dan siswa. Kuota gratis sebelumnya hanya diberikan kepada guru dengan menggunakan dana BOS (bantuan operasional sekolah).
“Hal itu juga kita belum tahu, apakah akan mempengaruhi pembahasan kita lagi terhadap pelaksanaan wifi gratis di lingkungan atau tidak,” katanya.
Begitu juga, tambahnya, dengan rencana akan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka, seiring dengan kondisi penyebaran COVID-19 di Mataram sudah mulai membaik.
Menurutnya, sebelum pandemi COVID-19, Kota Mataram memiliki 115 titik wifi gratis yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan.
Sebanyak 115 titik itu berada di ruang terbuka hijau (RTH), fasilitas publik, masjid, kantor kecamatan dan di 50 kantor lurah.
Namun dengan adanya refocusing untuk penanganan COVID-19, banyak jaringan wifi yang dihentikan, seperti di fasilitas RTH, fasilitas publik dan masjid. Hal itu, sekaligus sebagai upaya menghindari terjadinya aktivitas kumpul-kumpul di tengah pandemi COVID-19.
“Saat ini, fasilitas wifi yang masih dimanfaatkan hanya di 50 kantor lurah dan 6 kantor camat,” katanya. (Ant)
