Lombok Barat (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tengah berupaya mengembalikan marwah pariwisata Senggigi saat ini. Namun, di tengah usaha keras tersebut, terdapat beberapa PR yang masih menjadi permasalahan. Salah satunya soal kesiapan destinasi.
Masih banyak masyarakat yang mempertanyakan keseriusan Pemda untuk membenahi Senggigi. Sebab masih ada beberapa hal yang dirasa masih kurang oleh wisatawan. Salah satunya terkait pembangunan dermaga di Senggigi yang mangkrak hingga saat ini.
Hal tersebut mengakibatkan banyak warganet yang justru mengeluhkan permasalahan mangkraknya dermaga tersebut. Karena dinilai mengusik keamanan dan kenyamanan para pengunjung yang berwisata ke Senggigi.
Seperti komentar dari akun facebook bernama Muhammad Solihan yang menyebutkan bahwa wisata Senggigi seperti tidak cantik lagi.
“Pemerintah Lobar salah total dengan di bangun dermaga di Senggigi, mangkrak dan jadi semakin bulek,” cuitnya di kolom komentar facebook pemberitaan Inside Lombok terkait hastag #ayokembalikesenggigi.
Komentar senada juga diutarakan oleh akun facebook Luki Lukman Hakim, yang menyoroti sisi yang dari pembangunan dermaga yang mangkrak tersebut justru dinilai membahayakan pengunjung.
“Mohon untuk pemda Lobar untuk mengevakuasi sisa proyek dermaga yg mangkrak karena diberbagai sisi ada besi beton tertutup pasir yang bisa membahayakan jika terinjak oleh pengunjung,” pinta akun tersebut di kolom komentar postingan yang sama.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Lobar, H. Saeful Ahkam, menyebutkan bahwa proyek dermaga yang mangkrak di Senggigi tersebut adalah buntut dari gagalnya pengerjaan oleh pihak yang memenangkan proyek tersebut pada tahun lalu. Di mana saat ini permasalahan dermaga tersebut masih dalam proses hukum terkait penyelesaiannya.
“Kita pun Dispar menyayangkan masalah bekas beton-beton itu, namun tidak bisa berbuat apa-apa” ungkap Ahkam.
Dirinya mengatakan, bahwa Dinas Pariwisata Lombok Barat saat ini tengah kebut untuk menuntaskan permasalahan tersebut agar dapat terselesaikan tahun ini.
Namun masih terkendala oleh proses kepastian hukum dari permasalahan tersebut. Serta adanya refocusing penataan pariwsata di tengah pandemi covid-19 ini.
“Masalah itu sebenarnya ranahnya Dinas Perhubungan, kan ada UPT Dishub di dermaga itu,” sebut Ahkam.
