Mataram (Inside Lombok) – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan munculnya kerumunan massa di setiap tahapan pilkada di masa pandemi menjadi ancaman keselamatan kesehatan warga.
“Kalau sebelum pandemi, berkerumunnya massa itu menunjukkan kekuatan. Tapi sekarang, berkerumun itu menjadi ancaman keselamatan warga,” kata Sitti Rohmi di Mataram, Kamis.
Sitti Rohmi mewakili Gubernur NTB, menyampaikan hal itu dalam giat deklarasi dan komitmen bakal pasangan calon (bapaslon) yang berkontestasi dalam ajang Pilkada Serentak 2020 di tujuh kabupaten/kota wilayah NTB, untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di setiap tahapan.
“Jadi bentuk dukungan, bentuk kemenangan itu tidak lagi dilihat dari berkerumun, tapi sebanyak apa yang mencoblos anda,” ujarnya.
Karena itu, Wagub NTB melihat kontestasi Pilkada Serentak 2020 ini menjadi tantangan baru bagi para bapaslon. Strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat, harus berjalan dengan inovasi tepat yang tentunya menyesuaikan kondisi di tengah pandemi COVID-19.
“Ini adalah ujian kita. Hindari kerumunan massa dan mungkin saatnya memanfaatkan media teknologi untuk menjual visi misi. Inovasi-inovasi baru harus dibuat dengan tetap mengikuti Protokol COVID-19,” ucapnya.
Dalam kegiatannya yang terselenggara di Mapolda NTB, nampak seluruh bapaslon yang berasal dari tujuh kabupaten/kota di NTB hadir didampingi perwakilan tim pemenangannya.
Mereka secara bersama-sama mendeklarasikan komitmennya untuk bertanggung jawab dalam mencegah penularan COVID-19 di setiap tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020.
Dalam deklarasinya, mereka juga menyatakan siap menerima sanksi administratif dan sanksi pidana bila dalam pelaksanaan muncul pelanggaran.
Sebagai bentuk komitmennya, seluruh bapaslon bersama Pejabat Forkopimda NTB dan juga pihak penyelenggara Pilkada Serentak 2020 di NTB menandatangani papan pernyataan.
Penandatanganan itu, turut disaksikan oleh para tamu undangan dari pejabat Forkopimda, pihak penyelenggara Pilkada Serentak 2020 kabupaten/kota, tokoh agama dan adat serta pejabat TNI-Polri jajaran kabupaten/kota. (Ant)
