Lombok Timur (Inside Lombok) – Puluhan Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Gunung Rinjani (UGR) gelar aksi di depan gedung kampus. Mereka menuntut agar meminta pihak kampus lebih transparan dan menghapus denda bagi mahasiswa yang terlambat membayar biaya semester.
Koordinator Umum Aksi tersebut, Arif Rahman Hakim mengatakan, universitas tersebut diprioritaskan untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Namun tampaknya tujuan utama dari universitas tersebut tidak berjalan semestinya. Mahasiswa dengan ekonomi keluarga yang lemah sehingga terlambat dalam membayar SPP, maka mahasiswa akan dikenakan denda.
“Birokrasi di UGR ini sedang tidak dalam keadaan baik,”ucapnya dalam orasinya, (12/10/2020).
Mahasiswa menilai kebijakan yang dikeluarkan para wakil rektor terkait pembayaran denda bagi mahasiswa yang terlambat membayar SPP tidak sesuai dengan latar belakang universitas yang memprioritaskan mahasiswa dengan ekonomi menengah ke bawah.
“Kita minta kebijakan pembayaran denda tersebut di hapus,” pintanya.
Mahasiswa menganggap pihak kampus tidak transparan dalam hal keuangan. Seperti keuangan untuk kegiatan mahasiswa, pembayaran denda, dan bantuan beasiswa UKT. Mahasiswa mempertanyakan kemana dana tersebut.
“Kita turun aksi untuk meminta apa yang semestinya menjadi prioritas universitas,” katanya.
Aksi tersebut nampaknya tidak digubris oleh pihak kampus, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya pihak kampus yang menemui mahasiswa untuk diberikan keterangan terkait tuntutan mahasiswa.
Tidak ditemui pihak kampus, mahasiswa akhirnya berbuat anarkis dengan melempari gedung universitas dengan batu dan telur sebagai bentuk protes mereka yang tidak didengar oleh pihak kampus.
