Lombok Barat (Inside Lombok) – Di tengah uforia Pemda Lobar dalam meresmikan beberapa TPS-3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) Minggu lalu, berbanding terbalik dengan kondisi TPS-3R di Babussalam, Gerung. Tempat ini justru terbengkalai setelah beroperasi hanya beberapa bulan sejak diresmikan pada 2017 silam.
Hal ini diungkapkan oleh Budi Rahmat, selaku penunggu TPS-3R Babussalam tersebut. Proses pengolahan sampah di TPS tersebut sempat distop oleh dinas terkait karena asap yang dihasilkan dinilai justru menyebabkan pencemaran udara.
“Memang alat-alatnya ini masih bisa berfungsi, tapi penampungnya hanya cukup untuk 3 dusun” katanya saat ditemui di TPS-3R Babussalam.
Sementara di Babussalam sendiri, terdampat 11 dusun. Selama 3 tahun setelah diresmikan, TPS tersebut, ungkap Budi hanya beroperasi sekitar 5 bulan dan setelahnya mangkrak hingga kini.
“Orang dinas sering datang, tapi ndak ada tindaklanjutnya sampai sekarang” ketusnya.
Hal ini yang justru membuat sampah menumpuk dimana-mana dan masyarakat justru membakar sampahnya secara mandiri. Sehingga kini, TPS tersebut difungsikan Budi beserta masyarakat sekitar, untuk tetap mengolah limbah menjadi kerajinan.
Menanggapi hal tersebut, Kades Babussalam, M. Zaini berharap adanya TPS tersebut dapat memberikan manfaat untuk membantu mengatasi permasalahan sampah yang ada di lingkungan masyarakat.
“Ini kan hampir 3 tahun TPS-3R Babussalam ini, tapi yang seolah hidup segan mati tak mau” sebutnya saat dimintai keterangan di Kantor desa Babussalam.
Dirinya menyebut bahwa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan TPS tersebut untuk mengatasi permasalahan sampah menjadi kunci utamanya. Kemudian tidak hanya dibangun, lalu kemudian dilepas begitu saja.
“TPS-3R Babussalam kan ada pembakaran, nah saat kami baru berapa bulan beroperasi saat itu, kami disetop oleh dinas LH (Lingkungan Hidup) karena persoalan pembakaran karena dicurigai masih menghasilkan limbah (polusi udara, red) dan ada bentuk cairan yang katanya mencemari lingkungan” terangnya.
Tetapi yang justru dipertanyakan adalah, kemudian bagaimana seharusnya itu dioperasikan sementara TPS tersebut merupakan kerjasama pemerintah daerah. Dan inovasi pendirian TPS tersebut dari pemerintah itu sendiri.
“Tapi setelah operasinya disetop ini, malah hilang dan sampai sekarang tidak ada lagi edukasinya” ungkap Kades Babussalam ini.
Dirinya selaku pemerintah desa berharap, pemda beserta OPD terkait dapat menggelar diskusi dengan Pemdes juga. Guna mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Kasian bangunannya bagus, modalnya tinggi, tapi kok terdampar seperti ini?” Pungkasnya.
Karena diketahui, anggaran untuk pembangunan TPS-3R tersebut senilai Rp 600 juta. Ditambah lagi untuk peralatan tungku pembakarannya, yang kata Zaini, Rp 100 juta lebih.
Sehingga program TPS-3R ini jangan hanya uforia diawal tetapi pengoperasiannya justru tidak dimaksimalkan.
Dalam pengelolaan dan pengolahannya pun butuh edukasi lebih supaya dapat juga menggandeng masyarakat sekitar untuk pengelolaannya. Sehingga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sebenarnya TPS itu ndak usah ditutup, kalau menurut saya, kita carikan solusi” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat, Budi Darmajaya.
Karena TPS tersebut, dikatakannya bukan tempat untuk pengolahan sampah, tetapi tempat pembakaran sampah dengan insenarator. Di mana jika mengacu pada aturan yang berlaku saat ini, pengolahan sampah dengan pembakaran, lanjut Darmajaya, hal tersebut sudah tidak diperbolehkan.
“Ke depan, dari sistem insenarator ini kita perlu ubah dia jadi pengolahan sampah TPS-3R supaya bisa berfungsi kembali” bebernya.
