Mataram (Inside Lombok) – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis evaluasi akhir tahun terkait pengaduan masyarakat. Berdasarkan data yang dijabarkan, sektor pendidikan menjadi substansi dengan jumlah pengaduan terbanyak.
Tercatat ada 33 pengaduan yang masuk ke Ombudsman NTB terkait sektor pendidikan. Jumlah ini menduduki persentase tertinggi dengan total 23.74% dari keseluruhan laporan yang diterima Ombudsman NTB. Diikuti oleh bidang pertanahan 12.94%, bidang kepegawaian 10.79%, bidang kesehatan 10.79%, dan Imigrasi 4.31%.
Assisten Koordinator Penanganan laporan Ombudsman NTB, Arya Wiguna, menerangkan bahwa laporan terkait sektor pendidikan tersebut paling banyak perihal Laporan Penerimaan Peserta Didik Baru. Dimana pemberlakuan sistem zonasi masih berbeda-beda untuk setiap Kabupaten-Kota. Bahkan cenderung tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan yang mengatur tentang sistem zonasi.
Selain itu, Ombudsman juga banyak menerima laporan soal praktik pungli di sekolah-sekolah, serta penahanan ijazah yang dilakukan oleh pihak sekolah. Masih terjadinya praktik penyimpangan dalam penggunaan dana BOS, anggaran BOP PAUD dan uang iuran siswa juga menjadi perhatian Ombudsman NTB.
“Semua masalah harus diatasi tuntas. Kalau soal pungli, kenapa masih tanya? Silahkan langsung dipenjara saja oknumnya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Muh. Suruji, saat dihubungi Inside Lombok pada Senin (07/01/2019).
“Laporan yang diterima soal sektor pendidikan ini tergolong laporan berulang. Sebab setiap tahun selalu ada penerimaan siswa baru, jadi masalahnya itu-itu juga. Kita masih terus membenahi ini bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan juga Kota,” pungkas Arya.
