Lombok Barat (Inside Lombok) – Kepala Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) Lobar memperkirakan UMK di Lobar tidak akan alami kenaikan. Kemungkinan stagnan seperti tahun 2020 ini, yakni tetap sebesar Rp 2,1 juta. Hal tersebut terjadi, lantaran di masa pamdemi ini, banyak perusahaan yang dinilai tidak mampu membayar upah penuh kepada karyawannya.
“Di provinsi kan sudah ditetapkan kalau tidak akan naik. Jadi kemungkinan UMK kita juga tidak akan naik” kata Kepala Disnaker Lobar, M. Hendrayadi, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (04/11/2020).
Dirinya melanjutkan, bahwa jangan sampai UMK yang terancam tidak mengalami kenaikan itu, jangan sampai mengalami penurunan. Walaupun dalam kondisi sekarang ini, yang dirasa menyulitkan untuk bisa merencanakan kenaikan UMK.
“Meskipun besar kemungkinan tidak akan naik, tapi tidak boleh sampai turun” tandasnya.
Sehingga pihaknya akan menyelenggarakan rapat untuk membahas hal tersebut bersama dengan para anggota dari serikat pekerja, tidak terkecuali pihak perusahaan.
“Untuk tahun ini saja, di Lombok Barat ada sekitar 70 persen perusahaan yang tidak bisa membayar karyawannya sesuai UMK” bebernya.
Saat ditanyakan mengenai rinciannya, dirinya mengaku tidak memegang data pasti berapa banyak perusahaan yang tidak mampu membayar karyawannya sesuai UMK tersebut.
Terlebih lagi banyak perusahaan-perusahaan kecil yang terdampak pandemi yang masih terjadi saat ini. Seperti toko-toko kecil milik masyarakat, yang memiliki karyawan yang lebih dari 20. Itu diakuinya, banyak yang belum mampu membayar karyawan sesuai UMK. Kecuali untuk perusahaan besar yang keuangannya dapat dikatanyan stabil.
“Karena sampai saat ini masih banyak masyarakat kita yang masih membutuhkan pekerjaan, jadi tetap mau bekerja meskipun bayarannya dibawah UMK” pungkas Kepala Disnaker Lobar ini.
Sementara untuk perusahaan yang dinilai amsih tetap eksis hingga saat ini, dirinya menyebut bahwa salah satunya adalah perhotelan.
