Mataram (Inside Lombok) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis data kemiskinan per kapita di NTB Selasa (15/01/2019). Dari data yang dipaparkan BPS NTB tersebut, terlihat bahwa persentasi kemiskinan di NTB untuk September 2018 menurun sebesar 0.12%.
Penurunan tersebut didapat dari hasil membandingkan persentase bulan September yang sebesar 14.63% dengan bulan Maret 2018 yang persentasenya sebesar 14.75%. Bila membndingkan dengan bulan September 2017, penurunan angka kemiskinan turun lebih banyak lagi. Yaitu 0.42% selama setahun (September 2017 sampai dengan September 2018 Red.)
Dari persentase kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin di NTB pada bulan September 2018 adalah sebanyak 735.62 ribu orang. Jumlah ini menurun sebanyak 1.84 ribu orang jika dibandingkan dengan bulan Maret 2018 dimana 737.46 ribu orang yang masuk dalam kategori miskin.
Hasil ini didapat dari pendataan yang dilakukan BPS terkait kemampuan masyarakat NTB untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Kebutuhan dasar makanan yang dimaksud adalah pengeluaran per kapita untuk memenuhi konsumsi 2100 kalori per hari, sedangkan kebutuhan bukan makanan meliputi kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Lebih janjut lagi, Kepala Bidang Statistik Sosial BPS NTB, Arrief Chandra Setiawan, menyampaikan bahwa untuk komuditi yang paling berperan terhadap penurunan kemiskinan tersebut untuk kategori kebutuhan dasar makanan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras dan mie instan.
Sedangkan untuk kategori bukan makanan, komoditas yang paling berpengaruh terhadap turunnya angka kemiskinan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, serta perlengkapan mandi.
Jika membandingkan antar provinsi, angka kemiskinan NTB tersebut berada pada urutan 28 dengan persentase sebesar 14.63%. Di bawah Sulawesi Tengah dengan persentasi sebesar 13.69% dan di atas Bengkulu dengan persentase sebesar 15.41%.
Provinsi dengan angka kemiskinan paling rendah adalah DKI Jakarta dengan persentase sebesar 3.55% sedangkan Provinsi dengan angka kemiskinan paling tinggi adalah Papua dengan persentase sebesar 27.43%.
