Lombok Tengah (Inside Lombok)- Partispasi masyarakat di Lombok Tengah (Loteng) di dalam mengawasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinilai masih rendah. Padahal, sinergi dengan masyarakat di dalam pengawasan Pilkada sangat penting.
“Intensitas laporan yang masuk selama ini sumbernya temuan Bawaslu. Laporan dari masyarakat tidak ada”,kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Lombok Tengah, L. Fauzan Hadi, Jum’at (20/11/2020) di Praya.
Dikatakan, Bawaslu sudah membuka posko pengaduan untuk mendorong partisipasi masyarakat di dalam mengawasi tahapan Pilkada.
Tapi, saat penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dan juga pandangan masyarakat terhadap pasangan calon (Paslon) sama sekali tidak ada laporan maupun tanggapan masyarakat yang masuk ke Bawaslu.
“Dari nihilnya itu tidak bisa dikatakan meningkat partisipasi masyarakat ini”,ujarnya.
Meski begitu, lanjutnya, masyarakat dipandang tidak terlalu perlu untuk melapor secara resmi karena prosesnya ribet. Namun, masyarakat cukup memberikan informasi awal sebagai pintu masuk bagi Bawaslu untuk melakukan penelusuran tentang dugaan pelanggaran.
“Kasus temuan Bawaslu itu sebenarnya awalnya informasi dari masyarakat. Dalam hal ini kami sangat mengapresiasi”,katanya.
