Jakarta (Inside Lombok) – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia tidak berencana untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
“Mencermati sejumlah pemberitaan yang mengatakan bahwa Indonesia akan segera menormalisasi hubungan dengan Israel, dan sebagai tidak lanjut arahan Bapak Presiden kepada Menteri Luar Negeri, saya sampaikan hingga saat ini tidak ada niat Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” kata Retno dalam taklimat pers dari Jakarta, Rabu.
Selain tidak adanya rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Menlu Retno juga kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
“Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara (two-state solution) dan parameter internasional lain yang telah disepakati, secara konsisten akan tetap dijalankan,” ujar dia.
Pemerintah Indonesia telah lama menyatakan dukungan tegas terhadap hak berdaulat Palestina, di tengah konflik panjang dengan Israel.
Pembelaan tersebut juga menjadi salah satu agenda Indonesia dalam kepemimpinan sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Di luar dukungan dari segi politis, Indonesia juga memberikan bantuan keuangan dan program pembangunan kapasitas sebagai bentuk solidaritas kepada Palestina.
Sebagaimana diberitakan pada Juli lalu, pemerintah Indonesia telah mengucurkan dana sekitar Rp 36,5 miliar sebagai bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Palestina, di tengah situasi konflik, yang diperburuk dengan situasi pandemi COVID-19.
Dana tersebut disalurkan kepada Pemerintah Palestina dan Badan PBB urusan pengungsi Palestina (UNRWA) masing-masing sebesar satu juta dolar AS (sekitar Rp 14,6 miliar) serta kepada Komisi Palang Merah Internasional (ICRC) sebesar 500 ribu dolar AS (sekitar Rp 7,3 miliar).
Sementara itu, untuk program pengembangan kapasitas, dalam satu dekade lebih, Indonesia tercatat telah memberikan lebih dari 8 juta dolar AS (sekitar Rp 117 miliar) yang mencakup 170 jenis pelatihan bagi lebih dari 2.000 warga Palestina.
Kebijakan bebas pajak sebesar 0 persen juga telah diberlakukan bagi dua produk unggulan Palestina, yakni kurma dan buah zaitun, guna mendorong kemandirian ekonomi Palestina. (Ant)
