Lombok Barat (Inside Lombok) – Pemerintah Daerah Lombok Barat akui sudah kantongi SK dari Kemendagri atas jabatan kepala Dukcapil Lobar yang baru, M. Hendrayadi yang telah dilantik pada 25 November lalu.
Di mana sebelumnya hal itu turut menjadi sorotan publik, tidak terkecuali DPRD Lobar. Lantaran pelantikan Hendra dinilai tanpa pertimbangan yang matang karena belum adanya rekomendasi dan SK dari Kemendagri.
Namun, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid telah memastikan bahwa jabatan tersebut saat ini telah mengantongi SK dari Kemendagri. Yang telah diterima pihaknya pada 22 Desember lalu.
“Kita akan segera lakukan pengukuhan untuk Kepala Dukcapil. Kemungkinan akan bersamaan nanti dengan tiga Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang sudah kita Panselkan beberapa waktu lalu” bebernya, Minggu (27/12/2020).
Fauzan pun tidak membantah terkait beberapa statemen akademisi yang mempertanyakan keabsahan dokumen kependudukan yang ditandatangani oleh kepala Dukcapil yang belum mengantongi SK dari Kemendagri. Karena pihaknya juga mengaku memahami betul regulasi terkait hal tersebut. Bahkan keabsahan dokumen bisa dianggap batal karena ditandatangani oleh pihak yang belum mengantongi SK.
Namun, ia menegaskan bahwa selama SK Kepala Dukcapil yang baru belum keluar, dokumen kependudukan tersebut bukan ditandatangani oleh Kepala Dukcapil yang belum mengantongi SK. Melainkan pelaksana tugas yang telah mendapatkan SK khusus dari kementerian.
“Kita paham regulasinya seperti itu. Tapi mereka tidak tahu kalau yang tanda tangan itu bukan Pak Hendra. Tapi PLT yang sudah dapat SK khusus dari kementerian” tegasnya.
Dirinya kembali mempertegas bahwa selama ini pihaknya tetap bertindak sesuai dengan regulasi yang ada. Serta tetap melalukan koordinasi dengan dirjen Dukcapil.
