Lombok Timur (Inside Lombok) – Program internet murah yang dicanangkan oleh Pemda Lotim melalui Diskominfo mengundang pertanyaan dari masyarakat. Terutama soal kapan internet murah itu bisa diakses.
Menjawab keresahan masyarakat, Kepala Dinas Kominfo Lotim, Ahmad Masfu menjelaskan bahwa program internet murah di Lotim sudah diluncurkan pada 28 November lalu. Hanya saja, internet murah tersebut sedang dalam masa uji coba dengan memasang akses poin di 254 desa dan 254 dusun.
“Saat ini kita sedang aktivasi akses poin yang sudah terpasang di 274 desa dan satu dusun di setiap desa. Dan sekarang sudah 96 persen yang sudah tersambung,”ucapnya kepada Inside Lombok melalui sambungan telepon, Selasa (05/01).
Masa pemeliharaan tower dan akses poin menyisakan waktu sekitar empat bulan ke depan. Sehingga nantinya masyarakat bisa mengakses jaringan itu secara luas. Adapun saat ini juga, Diskominfo Lotim sedang menyusun draf MoU dengan pihak ketiga untuk pemanfaatan 28 tower dan 254 akses poin di desa serta 254 akses poin di dusun.
“Jika MoU ini jadi akan ditandatangani langsung oleh bupati dan pihak ketiga. Maka kita akan langsung luncurkan voucher internet murah kepada masyarakat,” imbuhnya.
Banyaknya juga laporan dari pihak desa terkait adanya akses poin namun belum bisa dipergunakan untuk mengakses internet. Masfu mengatakan, bagi desa yang sudah dipasangkan akses poin namun belum bisa tersambung jaringan internet dikarenakan masih dalam uji coba, dan setiap desa punya jadwal untuk bisa mengakses internet tersebut.
“Dalam sehari itu kita berikan akses dulu kepada tiga desa dan akan terus berjalan. Ini sekaligus menjadi bahan pembenahan kita di masa pemeliharaan yang tinggal empat bulan ke depan,” jelasnya.
Nantinya jika pihak desa ingin memperluas akses internet murah itu kepada masyarakatnya. Maka Bupati Lotim memperbolehkan dana desa untuk dialokasikan pada internet murah tersebut dengan menambah akses poin yang diinginkan agar semua wilayahnya bisa tersentuh jaringan internet.
“Nanti setelah itu, pihak desa, dalam hal ini BUMDes dapat mengelola penjualan vouchernya kepada masyarakat,” ungkapnya.
