Lombok Barat (Inside Lombok) – Perhelatan Pilkades serentak 24 desa di Lombok Barat rencananya akan digelar pada bulan Juli mendatang. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,8 miliar.
“Perkiraan saya itu Pilkades akan kita gelar bulan Juli, jadi masih relatif banyak waktu dan kemungkinan saat itu vaksin sudah tersalurkan” kata Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, belum lama ini.
Ia menyebut adanya kemungkin akan digelar Juli, lantaran ia menilai itu tidak mungkin dilaksanakan awal tahun. Karena belum adanya kejelasan terkait vaksinasi.
“Kita mau adakan Maret kan berarti kegiatannya harus mulai dari sekarang. Kalau April kan Lombok Barat ulang tahun, masuk puasa lagi. Sehingga kemudian itu akan kita laksanakan setelah lebaran” imbuhnya.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lobar, Heri Ramadhan. Bahwa Pilkades tahun ini harus memperketat protokol kesehatan.
Dari 24 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades, terdapat 419 sebaran TPS. Namun, data ini, diakui Heri, bisa saja berubah dan bertambah. Guna dapat memecah konsentrasi supaya tidak terjadi kerumunan.
“Strateginya juga mungkin nanti bisa disiasati dengan pemilihan yang diatur perjam” paparnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (06/01/2021).
Di mana saat ini, ada 10 desa yang jabatan Kadesnya menggunakan PLT. Sementara untuk Kades yang masa jabatannya akan berakhir pada 18 Februari mendatang ada sekitar 14 Desa.
Pihaknya pun saat ini tengah menyusun regulasi terkait bagaimana sistem Pilkades di masa pandemi saat ini.
“Selain saat pemilihan, saat pelantikan juga kita akan batasi untuk tidak mengundang banyak orang” imbuhnya.
Di mana Pemda telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,8 miliar untuk penyelenggaraan pesta demokrasi desa tahun ini.
Dengan rincian, Anggaran yang akan ditransfer ke desa sebesar Rp1.884.959.4000, yang melekat di BPKAD.
Kemudian anggaran untuk panitia kabupaten dialokasikan sebesar Rp 875.032.000, melekat di DPMD.
Dilanjutkan dengan anggaran pelatihan awal sebesar Rp 592.408.600, yang juga melekat di DPMD. Serta anggaran pelantikan sebesar Rp 147.600. 000 juga melekat di DPMD. Yang terakhir terkait dengan alokasi anggaran untuk pengamanan oleh Polres dan Kodim sebesar Rp 300.000.000 yang melekat di BPKAD.
