Mataram (Inside Lombok) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengusulkan pengalihan anggaran sebesar Rp1,3 miliar untuk biaya operasional pengangkutan sampah dari seharusnya bagi pembelian alat berat berupa loader.
“Pengalihan itu, kami lakukan karena terjadi perubahan standar biaya operasional bahan bakar minyak (BBM), jadi kami mengalihkan kegiatan yang bisa dijadikan BBM,” kata Kepala DLH Kota Mataram Nazaruddin M Fikri di Mataram, Jumat.
Perubahan standar biaya operasional penanganan sampah, menjadi kendala kegiatan di awal tahun ini karena penurunan anggaran operasional kendaraan dari Rp64 juta lebih per tahun untuk satu kendaraan menjadi Rp37 juta lebih per tahun per satu kendaraan, termasuk untuk pemeliharaan suku cadangnya.
Oleh karena itulah, usulan pengalihan anggaran Rp1,3 miliar tersebut telah diajukan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram dan saat ini menunggu persetujuan dan waktu perubahan anggaran berjalan.
“Harapan kami, semoga bulan Februari 2021, usulan tersebut sudah bisa terealisasi agar kegiatan pengangkutan sampah bisa kembali normal,” katanya.
Namun demikian, lanjutnya, proses pengangkutan sampah pada sejumlah tempat penampungan sementara (TPS) dan depo sampah untuk sementara ini masih tetap bisa terangkut dengan biaya yang ada.
“Sedangkan untuk penanganan TPS ilegal, kami berkolaborasi dengan aparat kelurahan mengoptimalkan pelayanan keliling kendaraan roda dua dan empat. Kami tidak bisa menurunkan truk ke TPS di kelurahan sebab selain menambah biaya operasional, truk juga tidak bisa masuk ke kelurahan,” katanya.
Dikatakan, munculnya TPS-TPS ilegal atau TPS “liar” pada sejumlah lahan kosong salah satunya di samping Pasar Dasan Agung, dipicu karena adanya penutupan TPS yakni di TPS Karang Medain, Karang Baru dan Karang Terune.
“TPS tersebut kami tutup atas permintaan dari warga sekitar yang merasa terganggu dengan keberadaan TPS tersebut. Tapi kami siasati dengan pelayanan TPS keliling,” katanya. (Ant)
