Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) akan melakukan pemetaan jabatan struktural tingkat eselon III dan eselon IV. Ini demi menyederhanakan birokrasi pemerintahan. Pemetaan ini dilakukan sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
“Nanti akan kita petakan jabatan administrasi mana yang layak untuk dipertahankan atau dialihkan ke fungsional sesuai dengan kriteria,” kata Kepala Biro Setda NTB Lalu Hamdi, Senin (5/4/2021).
Ia menjelaskan, kriteria terkait pemetaan jabatan ini akan dibahas lebih lanjut oleh tim khusus yang dibentuk Pemprov. Kriteria ini disusun untuk menjaga obyektivitas dalam melaksanakan aturan penyesuaian jabatan tersebut.
“Tim ini nanti tugasnya adalah membuat kriteria-kriteria apa yang akan digunakan untuk mempertahankan atau mengalihkan,” imbuhnya.
“Timnya sendiri nanti akan terdiri dari BKD, Inspektorat, dan lain-lain,” tambahnya.
Terkait aturan ini, Pemprov berencana memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mensosialisasikan pemetaan ini. Pemprov menargetkan pemetaan jabatan struktural dapat selesai pada Mei mendatang.
“OPD akan kita panggil kemudian akan kita berikan sosialisasi terkait kriteria-kriteria yang sudah kita susun nanti OPD petakan sendiri. Setelah itu nanti akan ada evaluasi dari tim,” ungkapnya.
“Kita targetkan mudah-mudahan akhir bulan mei ini bisa selesai,” jelasnya.
