Mataram (Inside Lombok) – Perpustakaan Daerah (Perpusda) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Perpustakaan Kota (Puskot) Mataram adalah dua perpustakaan pemerintah yang ada di jantung Provinsi NTB. Ada ribuan koleksi buku yang disediakan dua perpustakaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTB akan bacaan. Namun, beberapa keluhan kerap datang dari pengunjung, terutama soal ketersediaan buku yang lebih banyak tidak sesuai dengan kebutuhan mereka atau terkesan jadul (jaman dulu, red).
Salah satunya tentang perkembangan teknologi yang sangat cepat belakangan ini. Namun buku-buku di perpustakaan masih buku-buku lama. Misalnya tentang cara menghidupkan komputer, cara membuat email hingga cara membuat akun media sosial. Padahal, sekarang sudah masuk revolusi industri 4.0. Dimana semua generasi harus melek teknologi, tentu saja informasi tentang hal ini hanya bisa didapatkan dari buku-buku terbaru.
Salah seorang pengunjung Pusda NTB, Iin Farliani, menyampaikan pendapatnya bahwa pusda memiliki koleksi buku-buku lama yang cukup banyak. Namun ketersediaan buku terbaru menurut Mahasiswa Budidaya Perarian Universitas Mataram tersebut, masih sangat minim.
“Buku-buku lama itu tidak terawat. Padahal itu buku-buku yang sekarang susah sekali dicari di toko buku. Ada juga yang sudah tidak dicetak lagi,” ujar Iin kepada Inside Lombok, Kamis (21/02/2019).
Mengomentari masalah pengadaan buku tersebut, Kepala Pusda NTB, Manggaukang Raba, menyebutkan bahwa pengadaan buku baru menjadi salah satu masalah utama yang dialami Pusda NTB. Menurut Manggaukang, Pusda NTB belum pernah menerima anggaran penggadaan buku sejak tahun 2015, sebab anggaran ABPN dari Perpustakaan langsung diberikan ke desa-desa untuk pengembangan perpustakaan desa.
“Saya harus akui, bahwa buku-buku kita di Pusda ini memang kurang pembaharuan. Soalnya sudah empat tahun, sejak 2015, kita tidak ada anggaran pengadaan buku,” ujar Manggaukang saat ditemui Inside Lombok di kantornya, Senin (25/02/2019).
Lebih lanjut Manggaukang menerangkan bahwa untuk tahun 2019 Pusda NTB akan menerima anggaran sebesar Rp200 juta untuk pengadaan buku. Jumlah tersebut dirasanya masih sangat minim untuk mengatasi kekosongan pengadaan buku baru selama empat (4) tahun terakhir.
Untuk menyiasati minimnya anggaran tersebut, Manggaukang menerangkan bahwa Pusda NTB akan melakukan penyelarasan pengadaan buku dengan kebutuhan masyarakat agar tepat sasaran. Cara yang ditempuh adalah dengan bertanya langsung kepada pengunjung Pusda NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota terkait, Sekolah-sekolah, dan juga Perguruan Tinggi.
“Saya sendiri yang bertanya ke pengunjung. Saya akui itu, ada banyak buku di sini terbitan tahun 90. Memang itulah kondisinya. Sekarang ini kita coba perbaiki. Dengan modal awal Rp200 juta ini kita rapikan. Kita kurangi jumlahnya, tapi judul bukunya kita perbanyak. Supaya banyak bukunya,” ujar Manggaukang.
Selain itu, Manggaukan menerangkan bahwa Pusda NTB akan memanfaatkan anggaran tersebut untuk pengadaan buku yang berkaitan dengan Perguruan Tinggi, Sekolah Dasar, Wanita, serta keterampilan umum dalam rangka literasi untuk kesejahteraan.
Ditemui di tempat yang berbeda, Kepala Perpustakaan Kota Mataram, Siti Miftahayatun mengatakan bahwa kondisi tentang perawatan buku serta pengadaan buku memang menjadi masalah tersendiri bagi perpustakaan. Hal tersebut terkait dengan ketepatan buku yang disediakan dan bagaimana memastikan buku tersebut tetap dalam kondisi yang baik.
“Setiap ada anggaran pengadaan buku, kita selalu pilih buku-buku terbaik dan terbaru. Dan sejak tahun kemarin kita lebih memperbanyak buku anak-anak. Karena kita akan menuju kota layak anak,” ujar Miftahayatun kepada Inside Lombok saat ditemui di kantornya, Kamis (21/02/2019).
Miftahayatun juga menerangkan bahwa dalam satu kali pengadaan buku, Puskot Mataram bisa memakai anggaran sebesar Rp120 juta. Hampir 40% dari anggaran pengadaan buku tersebut kemudian dialokasikan untuk pengadaan buku anak-anak. 60% sisanya digunakan untuk pengadaan buku-buku kedokteran, pengetahuan umum, fiksi, dan buku agama.
Puskot Mataram sendiri memiliki 52.092 judul buku yang menjadi koleksinya. Untuk perawatan koleksi buku tersebut, anggaran yang disiapkan lebih kecil daripada anggaran untuk pengadaan buku. Miftahayatun menerangkan bahwa anggaran perawatan meliputi pembelian pengawet serta perawatan rak buku. Sedang untuk buku-buku yang sudah benar-benar rusak akan digudangkan.
Dibandingkan dengan Puskot Mataram, Pusda NTB menghabiskan anggaran lebih banyak dalam hal pengadaan buku. Dilansir dari dpkp.ntbprov.go.id, Sabtu (23/02/2019), dalam Data-Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk tahun 2016 pusda mengajukan anggaran sebesar Rp356.033.000 untuk penyediaan bahan pustaka. Namun untuk pengalokasian anggaran tersebut serta jumlah koleksi yang sudah dimiliki Pusda NTB sampai saat ini belum dapat dikonfirmasi.
Berbeda dengan kedua perpustakaan milik pemerintah tersebut, di SMAN 1 Mataram (Smansa), pengadaan buku mengutamakan tersedianya buku wajib bagi seluruh siswanya. Hal tersebut untuk menunjang secara penuh proses belajar mengajar di lingkungan sekolah.
Kepala Sekolah Smansa, Muhammad Jauhari, menerangkan bahwa anggaran untuk pengadaan buku tersebut diambil melalui dana BOS setiap tahunnya. Melalui pengelolaan perpustakaan yang diterapkan di Smansa, selama empat (4) tahun terakhir Smansa berhasil menjadi sekolah rujukan, salah satunya untuk bidang pengembangan literasi.
“Buku di Smansa tetap bertambah. Untuk peningkatan pelaksanaan K-13, kita usahakan agar satu buku pelajaran di setiap mata pelajaran dipegang oleh masing-masing siswa. Di Smansa, kita buat seperti itu,” ujar Jauhari kepada Inside Lombok, Kamis (21/02/2019).
Anggaran untuk pengadaan buku di Smansa sendiri bisa mencapai Rp100 juta untuk sekali pengadaan buku. Anggaran tersebut diambil dari Dana BOS sebesar 20%, sesuai dengan aturan penggunaan dana BOS oleh sekolah.
Komentar lainnya datang dari pendiri Klub Baca Perempuan di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nursyida Syam. Menurut Nursyida pengadaan buku memang menjadi faktor penting untuk memastikan kebutuhan bahan bacaan di masyarakat. Namun yang perlu diperhatikan kemudian adalah kesesuaian antara bahan bacaan yang dibutuhkan dengan buku-buku yang disediakan tersebut.
“Perlu dilihat siapa sasarannya, termasuk kelompok usia. Jangan sampai kita menyediakan baha bacaan yang tidak bermanfaat, misalnya buku-buku undang-undang pilkada diberikan untuk perpustakaan sekolah menengah atas, tentu ini tak sesuai. Dan ini pernah kami jumpai di lapangan,” ujar Nursyida saat dihubungi Inside Lombok, Sabtu (23/02/2019).
Beberapa waktu yang lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis data terkait persentase penduduk buta huruf di NTB. Dalam rilis tersebut disebutkan bahwa penduduk NTB yang buta huruf sebesar 12.58%, dan didominasi oleh kaum lanjut usia.
Kepala BPS NTB, Suntono, melalui rilis tersebut menyebutkan bahwa distribusi buta huruf penduduk NTB berdasarkan umur adalah sebanyak 0% untuk penduduk usia 15 tahun ke atas, 2% untuk penduduk usia 25-34 tahun, 12% untuk penduduk usia 35-44 tahun, 21% untuk penduduk usia 45-54 tahun, 33% untuk penduduk usia 55-64 tahun, dan 32% untuk penduduk usia 65 tahun ke atas.
Angka tersebut dianggap tidak mengkhawatirkan. Sebab 87.42% telah dianggap melek huruf, dalam artian mampu menulis dan membaca. Namun, tingkat melek huruf tersebut berbanding terbalik dengan tingkat minat baca yang dimiliki NTB.
Dari beberapa survei, minat baca masyarakat NTB berada pada urutan 10 besar terbawah dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jika hal ini terus dibiarkan, maka besar kemungkinan sebagian besar masyarakat NTB tidak dapat mengimbangi pesatnya kemajuan informasi dan teknologi di era revolusi industri 4.0 ini.
Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB sedang sibuk mengirim anak muda NTB untuk belajar di luar negeri. Namun ada baiknya pula untuk memerhatikan kondisi buku-buku di perpustakaan daerah. Hal ini akan sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan di Provinsi NTB.
Mengingat hal tersebut, tentu memaksimalkan fasilitas yang dimiliki oleh perpustakaan-perpustakaan sangatlah dibutuhkan. Penyediaan buku-buku berkualitas dan tepat sasaran, menjadi penting untuk dilakukan.
