Lombok barat (Inside Lombok) – Pemerintah Lombok Barat dinilai makin minim perhatian terhadap jaminan kesehatan dan jaminan sosial masyarakat miskin. Mulai dari pelayanan hingga verifikasi data kemiskinan di Lobar dianggap masih belum optimal.
Puluhan relawan kemanusiaan yang tergabung dalam Yayasan Aksi Peduli Lombok (APL) mendatangi gedung DPRD Lobar untuk menyampaikan tuntutan mereka terkait hal tersebut. Di mana tuntutan yang mereka sampaikan diklaim merupakan hasil temuan yang terjadi di tengah masyarakat sejak tahun 2017 lalu.
“Kedatangan kita ke Kantor DPRD Lobar kali ini guna menyampaikan aspirasi masyarakat miskin yang nyaris terlupakan oleh pemerintah” ujar Hayatudin, Ketua Yayasan APL, saat dutemui usai hearing di gedung DPRD Lobar, Rabu (30/06/2021).
Dirinya menjelaskan bahwa tuntutan mereka sampaikan merupakan hasil temuan yang terjadi di tengah masyarakat. Mulai dari kasus tngginya jumlah pasien rumah sakit maupun puskesmas yang tidak memiliki biaya perawatan. Sehingga memaksa mereka untuk mencari bantuan ataupun meninggalkan jaminan untuk biaya perawatan.
“Kita juga banyak menemukan pasien yang tidak berani ke rumah sakit karena tidak ada biaya, padahal dalam aturan itu kan disebutkan bahwa negara wajib memberikan jaminan kesehatan dan sosial untuk masyarakat,” ketus dia.
Termasuk masih banyak masyarakat sebagai penerima Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) atau (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang ditanggung pemerintah, mamun belum tercover sepenuhnya. Hal ini disinyalir terjadi akibat kurang optimalnya pemerintah dalam menyajikan data masyarakat miskin.
“Jadi, masyarakat yang dari keluarga baru atau pindahan luput dari daftar penerima jaminan kesehatan. Belum lagi warga yang meninggal, kan bisa jadi kalau datanya tidak diverifikasi malah mereka masih ditanggung pemerintah jadinya” kritik Hayat.
Selain itu, mereka juga menyayangkan adanya kebijakan pemkab Lobar yang mengurangi penerima bantuan sosial masyarakat dengan alasan penambahan dana alokasi untuk bansos.
“Masalah kita juga saat ini di anggaran bansos yang ditambah pemda dari Rp 5 juta menjadi Rp 7,5 juta. Secara tidak langsung, ini berdampak kepada pengurangan jumlah penerima bansos” keluh dia.
Sehingga APL juga mendesak agar pemerintah Lobar bisa segara menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Daerah Provinsi NTB. Supaya warga lobar yang dirawat di RSUD NTB dapat menerima jaminan kesehatan.
“Kita berharap apa yang menjadi tuntutan kita hari ini bisa diterima dan dijalankan oleh pemerintah lombok barat” harapnya.
Menanggapi hal ini, kepala Dikes Lobar, Hj. Ni Made Ambaryati menyebut pemerintah telah bekerja secara optimal. Hanya saja beberap tuntutan yang di paparkan APL masih memiliki banyak kendala, mulai dari anggaran yang di refocusing hingga data masyarakat yang belum valid.
“Kita ini masih terkendala anggaran, jika melihat penduduk Lobar hanya kurang 22,8 persen dari total covering penduduk yang mempunyai jamkesmas. Tapi sebanyak 35 ribu jiwa yang nunggak di kelas mandiri. Itu juga yang menjadi kendala” terangnya.
Belum lagi, warga Lobar yang bisa masuk di Jamkesda kurang dari 10 ribu jiwa. Sementara Pemda, tidak bisa memasukan warga yang memiliki bpjs kelas mandiri yang berjumlah 35 ribu tersebut.
“Inilah yang juga kita pikirkan, jangan-jangan warga ini juga termasuk yang disebutkan tidak menerima jaminan itu” tanya Ambar.
Terkait kerjasama RSUP NTB, kata dia, hal itu masih terkendala biaya rumah sakit yang cukup mahal. Sebab, RSUP meminta biaya sekitar Rp 7,5 juta perjiwa sementara Pemkab Lobar hanya mempu membayarkan Rp 5 juta perjiwa.
“Tahun depan kami rencanakan akan menaikan anggaran itu menjadi Rp 10 juta dan sekaligus mendatangani MoU dengan RSUP” pungkas Kadis Dikes Lobar ini.
