Inside Lombok (Lombok Timur)- Bupati Lombok Timur (Lotim), H M Sukiman Azmy menilai Pelayanan Vaksinasi di Lotim dinilai menganggu pelayanan kepada masyarakat lainnya. Masyarakat juga dinilai masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan.
“Tidak hanya vaksinasi yang dilaksanakan di Puskesmas yang menggangu layanaan rawat jalan, tetapi juga pelaksanaan di Kantor Desa yang bisa mengganggu pelayanan administrasi warga,” terang Sukiman pada saat evaluasi vaksinasi bersama seluruh Kepala Puskesmas dan Kecamatan di Lotim secara Virtual, Senin, (05/07/2021).
Ia merekomendasikan, pelaksanaan vaksinasi dilakukan sesuai tingkatan, yaitu mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga desa. Vaksinasi di masing-masing tingkatan harus dilakukan secara terpusat.
Dirinya mencontohkan, Untuk tingkat Kabupaten dapat dilakukan di Pendopo Bupati, sementara untuk kecamatan Selong dapat dilakukan di Gedung Wanita.
“Langkah ini diharapkan dapat mengatasi terbatasnya jumlah tenaga kesehatan, di samping mengakomodasi masyarakat yang berasal dari luar wilayah Lotim,” katanya.
Selain itu, untuk menekan biaya yang mungkin ditimbulkan untuk fasilitasi pelaksanaan vaksinasi, dirinya merekomendasikan penggunaan gedung-gedung sekolah, karena dinilai penggunaan sekolah dapat lebih mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan.
Lebih Lanjut Sukiman menyampaikan, ketersediaan vaksin di Lotim, saat ini sudah sangat terbatas. Namun Pemda Lotim telah menyampaikan permintaan penambahan vaksin baik ke provinsi NTB maupun Pemerintah Pusat.
” Untuk pendistribusian vaksin ke wilayah-wilayah yang jauh seperti Sembalun, Sambalia, dan Jerowaru dilakukan oleh Dinas Kesehatan,” katanya.
Ia menyebutkan, antusias masyarakat untuk memperoleh vaksinasi, termasuk yang berasal dari organisasi tertentu yang sayangnya akibat keterbatasan ketersediaan vaksin belum dapat diakomodasi.
