Lombok Barat (Inside Lombok) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta supaya Pemerintah Daerah (Pemda) bisa mempertimbangkan kembali pemberian izin belajar tatap muka.
Menurut dewan, siswa lebih baik kembali
Belajar Dari Rumah (BDR). Hal itu terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Pertama, kaitannya dengan SE kepala Dinas Pendidikan Lombok Barat. Terkait proses belajar mengajar siswa, itu kembali lah dievaluasi apalagi ini PPKM” kata Anggota DPRD Lobar, Munawir Haris, Rabu (14/07/2021).
Dengan diberlakukannya BDR, kegiatan berlajar tatap muka yang baru dimulai beberapa hari ini tidak akan kontradiktif dengan PPKM yang saat ini sedang berlangsung.
“Di satu sisi ini kenapa saat PPKM sekolah justru diizinkan buka, tapi ketika tidak PPKM, tidak dibuka” jelas dia.
Dari hasil pertemuan dewan dengan Pemda, rencananya izin belajar tatap muka ini akan dicabut.
“Kata pak Sekda tadi, intinya nanti Dikbud akan mencabut SE itu dan kembali ke SE awal, untuk daring dari rumah” imbuhnya.
Dikatakan, siswa yang harus belajar daring atau BDR ini nanti tidak hanya sekolah yang sudah mengantongi izin untuk belajar tatap muka. Akan tetapi berlaku juga untuk semua sekolah.
“Ya harus tetap kembali (daring) karena sikon seperti ini, mau bagaimana lagi,”ujarnya.
Terkait hingga kapan Pemda perlu mengeluarkan kebijakan untuk kembali BDR. Ia mengaku itu nanti perlu disesuaikan dengan kebijakan PPKM dan kondisi zona Lombok Barat sendiri.
Dihubungi terpisah, Kadis Dikbud Lobar, H. Narsun menyebut pihaknya bersama dengan Bupati tengah melakukan evaluasi mengenai belajar tatap muka yang baru berjalan tiga hari. Sembari evaluasi berjalan, belajar tatap muka diakuinya akan tetap berlangsung.
“Tetap berjalan tatap mukanya secara terbatas, tapi tetap dalam tahap kita evaluasi” aku Nasrun, saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Pihaknya pun sudah membentuk tim untuk turun ke masing-masing sekolah. Memantau kelangsungan belajar tatap muka yang dilakukan secara terbatas, baik dengan sistem shift mau pun block di masing-masing sekolah.
“Anak-anak juga di sekolah maksimal 3 jam dan kita tetap mengutamakan protokol kesehatan” jelas dia.
“Kalau ada sekolah yang tidak memiliki kesiapan sara dan prasarana, itu yang akan kita evaluasi untuk kita tutup segera” tegas Kadis Dikbud Lobar ini.
Ia mengakui ada peningkatan sekolah yang diberikan izin untuk melaksanakan belajar tatap muka. Terlebih di tahun ajaran baru ini, para siswa baru perlu pengenalan sekolah.
