Lombok Timur (Inside Lombok) – DPRD Lombok Timur (Lotim) turun melakukan sidak terkait persediaan obat di Puskesmas Sikur yang terbatas. Dengan kondisi tersebut pelayanan di Puskesmas Sikur diklaim belum memenuhi standar operasional.
Wakil ketua III DPRD Lotim, Badran Achsyid usia melakukan sidak menyampaikan, bahwa pelayanan di Puskesmas Sikur belum memenuhi standar.
“Penyebab banyaknya ketersediaan obat yang minim lantaran dana non kapitan dari BPJS selama dua bulan belum ditransfer, dengan nilai Rp200 juta lebih” jelasnya, Selasa (27/07/2021).
Ia menambahkan, Puskesmas Sikur tidak memenuhi standar pelayanan dilihat dari persediaan obat yang miliki. Pasalnya, obat di Puskesmas Sikur masih banyak yang kosong.
Tak hanya masalah minimnya ketersediaan obat, namun luas lahan serta fasilitas di Puskesmas Sikur juga menjadi sorotan anggota DPRD Lotim. Puskemas Sikur hanya memiliki luas 16 are dengan jumlah 10 kamar perawatan.
“Itu kan tidak sebanding dengan banyaknya masyarakat dari tujuh desa dengan jumlah penduduk 34.000 yang membutuhkan perawatan. Ini juga menjadi alasan Puskesmas Sikur tidak memenuhi standar,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Sikur, Musdikin mengakui bahwa ketersedian obat di Puskesmas Sikur saat ini tidak stabil. Akan tetapi ia mengklaim bahwa pelayanan yang diberikan tetap optimal dan sesuai standar.
“Tetap kita menggunakan obat yang standar, obat yang kurang ini juga obat yang tidak rutin digunakan. Obat yang sering kita gunakan masih banyak tapi tidak sesuai dengan jumlah yang kita inginkan,” katanya.
Pihak Puskemas Sikur saat ini hanya mengandalkan pendistribusian obat dari pihak kabupaten untuk memenuhi ketersediaan obat. Hal itu lantaran Puskesmas Sikur masih bernaung di bawah pemerintahan Kabupaten.
“Saat kita minta untuk didistribusikan obat, jumlah yang kuta minta selalu tidak sesuai dengan yang didistribusikan oleh kabupaten,” Imbuhnya.
