Lombok Barat (Inside Lombok) – Puluhan warga penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) geruduk kantor desa Tempos, kecamatan Gerung untuk meminta kejelasan terkiat BLT yang belum mereka terima lagi. Mereka menilai ada permainan dalam penyalurannya dan tidak sesuai dengan regulasi yang ada.
“Kenapa kita baru menerima tiga kali sampai bulan ini (September, red), sementara desa-desa tetangga sudah menerima delapan kali” tanya Mujitahid, salah seorang warga yang turut aksi di kantor desa Tempos, Senin (06/09/2021).
Ia sebagai penerima BLT tetap mempertanyakan haknya. Sehingga izin yang diberikan dari pemerintah daerah terkait sistem pembagian bergilir itu turut dipertanyakan oleh mereka. Warga yang hadir mengaku tidak menerima sosialisasi mau pun koordinasi dari pihak desa dan dusun.
“Kalau boleh, kenapa Bupati ndak bilang boleh, kenapa pak camat ndak bilang boleh” tanya dia lagi.
“Kenapa nama saya dipakai dan kasih ke orang lain” ucapnya.
Di mana terhitung hingga Agustus kemarin, ia dan 281 orang lainnya yang seharusnya telah menerima delapan kali. Namun, justru saat ini baru menerima tiga kali. Dengan nominal sekitar Rp 300 ribu dalam sekali terima.
“Jadi tiga kali itu sudah saya terima Rp 900 ribu. Ndak ada pemotongan, cuma hak saya itu di kemana kan?,”tanyanya.
Mereka berharap, supaya para pejabat mulai dari kepala daerah hingga kepolisian untuk segera mengusut adanya dugaan permainan dalam penyaluran data BLT di desa tersebut.
Sementara itu, kepala desa Tempos, Samsudin mengaku bahwa kriteria data penerima yang telah ditentukan dan akan diakomodir desa telah ditentukan sesuai kriteria yang ada di Peraturan Bupati (Perbup).
“Yang bertugas untuk mendata dan memverifikasi ini kita serahkan ke Kadus mau pun BPD masing-masing dusun” terangnya.
Setelah Kadus menerima data yang diusulkan dari RT setempat, ternyata yang ada sekitar 800 lebih data warga yang belum tersentuh bantuan di kawasan itu. Karena melihat kemampuan keuangan desa yang dirasa tidak memadai untuk mengcover data tersebut. Pihaknya pun meminta Kadus untuk melakukan verifikasi lanjutan.
“Dari data itu, saya instruksikan lagi semua Kadus, koordinasi dengan BPD di masing-masing dusun. Seleksi lagi mana yang layak menerima BLT ini” lanjut dia menjelaskan.
“Sehingga ketemu lah data 562 KK yang layak menerima dan kita langsung rapat musyawarah desa” imbuhnya.
Dari hasil musyawarah itu kemudian tercetuslah sistem pembagian secara bergilir itu untuk dapat membagikan BLT secara merata.
“Anggap lah yang ada di tahap pertama itu kita bagikan dia tiga bulan. Setelah itu baru kita gilir bagikan ke yang lain yang ada di data itu selama tiga bulan juga” beber Samsudin.
Sistem itu pun diakuinya sudah berjalan dan warga yang terdata sudah menerima rata-rata sebanyak tiga kali. Sehingga rencana Pemdes yang akan membagikan untuk yang selanjutnya belum terlaksana karena munculnya persoalan tersebut.
Dirinya mengaku, pihaknya pun sempat dipanggil oleh Inspektorat terkait adanya laporan yang masuk ke kepolisian mengenai masalah tersebut. Persoalan itu pun saat ini masih berproses di Polres Lobar.
Bahkan pihak desa telah menjalin koordinasi dengan Inspektorat untuk memastikan bahwa apa yang mereka sepakati dalam musyawarah itu memang sesuai dengan regulasi.
“Dari hasil pendataan, yang layak mendapatkan 562. Tapi kita lihat dampak Covid-19 ini jadi kita gilir mereka untuk dapat. Di tiga bulan awal kita berikan ke 281 orang dulu, sesudah mereka menerima lalu kita rolling. Supaya semua masyarakat yang terdata ini bisa sama-sama merasakan,” tandasnya.
“Kalau uang kami (desa Tempos) banyak, kami akan berikan semua selama 12 bulan. Tapi kan kondisi juga seperti ini” tutup dia.
Sehingga hasil dari musyawarah dengan para Kadus dan hasil dari audiensi dengan warga yang protes juga akan sama-sama dijadikan pertimbangan. Untuk mencari solusi terbaik. Supaya masyarakat yang ada di desa Tempos dan layak mendapatkan BLT dapat merata.
