*
Lombok Timur (Inside Lombok) – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Gunung Rinjani (UGR) melakukan aksi demo di Kantor DPRD Lombok Timur (Lotim). Mereka menuntut agar dewan dapat menekan Pemda Lotim untuk lebih memperhatikan nasib para petani. Aksi demo itu dilakukan pada Kamis, 23 September 2021.
Koordinator Umum (Kordum) Aksi Aliansi Mahasiswa UGR, Rifaldi Saputra mengatakan, aksi yang dilakukannya tersebut untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi para petani. Dikatakannya bahwa para petani saat ini kurang mendapat perhatian dari pemda.
“Para petani kurang mendapat perhatian terutama kesejahteraannya. Masalah yang paling erat dikeluhkan para petani yakni harga pupuk bersubsidi yang kian meningkat,” ucapnya saat ditemui awak media usai menggelar aksi, Kamis (23/09/2021).
Harga pupuk bersubsidi saat ini tengah mengalami kenaikan, di mana harga pupuk ecer pupuk Urea semula seharga Rp2.250 per kilogram, namun kini naik menjadi Rp5000 per kilogram. Hal itu merupakan faktor utama para mahasiswa melaksanakan aksi di Kantor DPRD Lotim.
“Banyak keluhan para petani yang kita sampaikan, maka tolong para pemangku kebijakan mendengar aspirasi masyarakat kecil,” katanya.
Tak hanya masalah pupuk, massa aksi juga meminta infrastruktur pertanian juga harus segera dibenahi, seperti pembangunan irigasi ke wilayah selatan. Akibat kurang memadainya infrastruktur, para petani tembakau di wilayah selatan harus mengairi tanamannya dengan menggunakan es balok.
“Infrastruktur kurang memadai, terlebih sekarang harga tembakau dan cabai sedang anjlok. Sehingga ini yang membuat para petani semakin merugi,” tuturnya.
Menemui para aksi massa, Wakil Ketua DPRD Lotim, H Daeng Paelori mengapresiasi langkah yang dilakukan para massa aksi dalam membantu mengingatkan dan mengawal permasalahan yang ada di tengah masyarakat.
“Sebenarnya permasalahan ini sudah menjadi catatan kami setiap tahunnya, dan itu sering kita sampaikan dan bahas bersama dengan pemda,” ujarnya.
Mengenai harga pupuk bersubsidi yang kian naik, Daeng Paelori sudah mendesak pemerintah untuk menghapus program bersubsidi tersebut. Dikatakannya dalam program tersebut masih banyak oknum yang bermain dan mudah untuk dipermainkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
“Kalaupun pupuk bersubsidi dihapus, malah itu akan lebih baik. Nantinya akan terjadi persaingan harga jual di sana, nah nanti para petani yang bisa untung,” jelasnya.
Sedangkan terkait harga jual yang tidak sesuai, sebelumnya pada bulan Maret 20201 laku, pihak DPRD Lotim telah membuat Perda Inisiatif tentang perlindungan hasil kontrak pertanian.
“Kita sedang lakukan dan bahas apa yang menjadi tuntutan dari para mahasiswa. Kami juga tengah memantau kebijakan apa yang diambil, namun kami rasa belum 100 persen memuaskan. Untuk itu, kami akan berkoordinasi lebih lanjut kepada Pemda Lotim,” tutupnya.
