Mataram (Inside Lombok) – Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu belakangan sering dilanda bencana alam seperti gempa bumi yang terjadi Agustus 2018 yang meratakakan ribuan rumah di wilayah NTB, tanah longsor di air terjun Tiu Kelep pada Maret 2019, serta Banjir di Dompu pada awal April 2019. Hal tersebut tidak terlepas dari letak geografis NTB sendiri yang memang berada di daerah rawan bencana.
Walaupun begitu, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Muhammad Rum menyebutkan bahwa dana bencana yang ada di NTB memang masih belum signifikan jumlahnya untuk menanggulangi dampak-dampak bencana yang terjadi di NTB beberapa waktu belakangan.
“Dana bencana memang masih belum signifikan, dalam arti belum ada dukungan yang memadai. Kita memang tetap berupaya, kita juga sadar daerah kita daerah yang tidak begitu kaya-kaya amat PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah, Red),” ujar Rum, Kamis (04/04/2019) di Mataram.
Hal tersebut menurut Rum perlu diakali dengan menyusun strategi anggaran. Antara lain dengan menggunakan Dana Hibah APBN maupun dana pinjaman dari luar negeri.
“Kita perlu ada strategi anggaran. Kita coba untuk mendobrak kepada dana hibah APBN. Kita coba juga untuk menggunakan dana grand dari luar negeri,” ujar Rum.
Untuk tahun 2019 sendiri BPBD NTB mendapatkan dana penanggulangan bencana sebesar Rp10 miliar. Jumlah tersebut diakui Rum masih sangat kurang. Menurut Rum jumlah dana bencana yang dibutuhkan NTB adalah lebih besar dari jumlah tersebut, atau setidaknya mencapai 1% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) di NTB.
“Tahun ini Cuma dapat 10 miliar. Idealnya 1% dari total ABPD sesuai dengan Perda,” ujar Rum.
APBD NTB sendiri untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp5.2 triliun. Jumlah tersebut berkurang 1.92% dari ABPD NTB tahun 2018 yang sebesar Rp5.3 triliun.
