Lombok Barat (Inside Lombok) –Puluhan warga Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, mendatangi Kantor Desa Buwun Sejati dengan berjalan kaki. Mereka adalah warga terdampak gempa 2018 lalu yang ingin mempertanyakan hak atas bantuan yang seharusnya diterima sesuai regulasi.
Kedatangan warga tersebut sekaligus mempertanyakan dugaan pemotongan yang dilakukan oleh oknum penyuplai, hingga bantuan stimulan yang diterima warga justru tidak sesuai. Dalam aksi warga tersebut, 86 warga Dusun Batu Asak mempertanyakan hak mereka atas bantuan gempa untuk rumah mereka yang rusak.
Dalam aturan penyaluran bantuan, korban gempa dengan rumah rusak ringan seharusnya menerima bantuan Rp10 juta. Namun yang diterima oleh warga hanya sekitar Rp6 juta. Kejanggalan tersebut membuat masyarakat mendesak pihak desa mengambil peran untuk mengawasi fasilitator, penyuplai, hingga kelompok masyarakat (Pokmas) yang bertugas membantu korban gempa.
“Kehadiran kami ini untuk mempertanyakan sikap desa terkait bantuan stimulan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) yang rusak ringan” ujar salah satu perwakilan warga, Sahrun saat ditemui di Kantor Desa Buwun Sejati, Senin (04/10).
Khusus di Dusun Batu Asak, pihaknya mencatat sekitar 84 orang korban gempa menerima bantuan dengan besaran tidak sesuai. Sehingga bila dihitung besaran dana bantuan yang tidak sampai ke masyarakat penerima manfaat mencapai Rp300 juta lebih.
Bahkan pada akhir September lalu oknum yang ikut bermain dalam pemotongan bantuan gempa telah dibekuk petugas dalam operasi tangkap tangan (OTT). “Kemarin di hari Kamis terjadi OTT di salah satu Pokmas. Setelah itu baru dari ‘orang-orang ini’ datang mengembalikan potongan yang sudah dilakukan. Dari yang Rp4 juta jadi Rp3,5 juta, dalam bentuk barang dan segala macam” ungkap Sahrun.
Ia lebih lanjut menceritakan dari empat Pokmas yang ada di dusun Batu Asak, yang telah dicairkan stimulannya baru dua Pokmas saja. Mirisnya, kedua Pokmas tersebut tidak diberitahukan nomor rekening ke mana stimulan akan dicairkan. “Bahkan kalau kita tanya teman-teman Pokmas ini, rekeningnya saja mereka tidak pernah lihat,” ujar Sahrun.
Salah satu korban pemotongan bantuan dari Dusun Pembuwun, Sahnep mengaku hanya menerima bantuan Rp16 juta untuk rumahnya yang rusak sedang. Padahal merujuk ke aturan bantuan rumah rusak sedang adalah Rp25 juta.
Sahnep mengakui dirinya sempat menerima intimidasi dari oknum yang diduga sebagai penyuplai agar bersedia menerima bantuan dengan jumlah yang telah dipotong. “Katanya dari pada tidak dapat kan lebih baik ambil aja ini” ungkapnya.
Dirinya terpaksa menerima bantuan yang telah dipotong itu. Meskipun kemudian bantuan yang ada tidak mencukupi untuk membeli bahan bangunan yang sesuai standar. “Rp 16 juta itu aja udah morat-marit harga bahannya yang sudah tidak sesuai standar” tukas dia.
Warga lainnya, Anita Wulandari yang rumahnya mengalami rusak berat saat bencana gempa juga mengalami hal serupa. Dirinya seharusnya menerima bantuan sebesar Rp50 juta untuk perbaikan rumah, justru melakukan perbaikan dengan material pribadi.
Hal tersebut terjadi karena dirinya melakukan perbaikan atas kesepakatan dengan Pokmas yang menyatakan akan mengganti biaya pembangunan. “Itu sekitar satu tahun yang lalu, tapi belum diganti sampai sekarang. Waktu itu ada kesepakatan yang punya material pribadi akan diganti” beber Anita yang turut serta dalam aksi itu.
Dirinya sempat diberi pilihan untuk menerima ganti rugi berupa material bangunan serupa atau dengan uang tunai. “Saya waktu itu bilang, kalau bisa saya akan ambil uang. Tapi sampai sekarang tidak ada informasi sama sekali” ujarnya kecewa.
Setelah dirinya menanyakan kepastian penggantian terhadap pihak terkait, Anita justru diarahkan untuk menanyakan hal tersebut ke kepala desa setempat. “Akhirnya saya tanya Pak Kades kenapa material saya sampai sekarang tidak diganti. Tetapi Kades jawabnya tidak tahu, ,” katanya heran.
Menanggapi protes tersebut Kades Buwun Sejati, Muhidin menjanjikan akan mengumpulkan Poklas, fasilitator, dan penyuplai terkait. “Kalau kita tidak hadirkan fasilitator atau penyuplai, saya tidak bisa jawab maksimal. Karena ranah desa itu hanya sampai membuatkan SK Pokmas” jelasnya.
Ketika bekerja di lapangan, ujar Muhidin, perbaikan rumah warga terdampak gempa menjadi tugas Pokmas, fasilotator dan penyuplai.
Sampai saat ini pihaknya masih menunggu fasilitator yang berada di luar daerah untuk datang ke Lombok. “Rabu saya minta penyuplai dan fasilitator untuk datang. Karena beliau yang bisa jawab kaitannya pertanyaan masyarakat” tandasnya.
