Lombok Timur (Inside Lombok) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim soroti peserta KIS BPJS Kesehatan yang banyak dicabut kepesertaannya oleh Pemerintah Pusat.
Ketua DPRD Lotim, Murnan menyampaikan kepesertaan KIS BPJS Kesehatan dicabut oleh Pemerintah Pusat dengan alasan karena tidak jelasnya data kependudukan. Oleh sebab itu Pemerintah Pusat meminta untuk dilakukan pendataan ulang.
“Itu yang jadi sorotan saya, soalnya terdapat sekitar 113 peserta KIS di Lotim dicabut kepesertaannya oleh Pemerintah Pusat,” ujar Murnan saat ditemui di sela-sela kegiatannya, Rabu (12/1).
Murnan juga menyoroti agar Pemerintah Provinsi dan Pemkab, bersama-sama membahas anggaran untuk melakukan pembayaran iuran KIS kepada 19 ribu lebih peserta. Hal itu dikarenakan ketidakmampuan anggaran daerah untuk pembayaran iuran tersebut.
Sekitar tiga ribu lebih peserta KIS di Lotim tidak mampu dibayarkan iurannya oleh Pemkab. Sehingga dirinya mendorong Pemprov maupun Pemkab untuk menginput data peserta tersebut ke pemerintah pusat.
“Kalau peserta yang dicabut kepesertaannya itu kan belum jelas orangnya apakah mampu atau tidak. Verifikasi data itu perlu dilakukan untuk itu,” katanya.
Dirinya menekankan agar Pemkab Lotim segera menyikapi persoalan tersebut, baik dengan cara dialihkan ke pemerintah pusat agar menjadi KIS APBN atau dengan menggarkan sekitar Rp1 miliar pada anggaran perubahan.
Sementara dari target Nasional pada tahun 2023-2024 semua Masyarakat harus sudah memiliki kartu BPJS baik yang KIS maupun mandiri. Akan tetapi capaian Lotim saat ini masih berada pada angka 68 persen.
“Kalau dipangkas dengan yang tidak bisa dibayarkan itu kita berada di angka 58 persen, kita kehilangan 10 persen sehingga kita butuh dana besar lagi. Kedepan kami harap bagaimana caranya daerah memikirkan ini,” tutupnya. (den)
