Mataram (Inside Lombok) – Ketersediaan lapak-lapak bagi UMKM di Bazzar Mandalika dinilai tiada artinya. Pasalnya, banyak UMKM yang mengisi. Namun, mereka masih berkeliling menjajakan barang dagangannya meski sudah ada tempat disediakan.
Ketua Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia (IWAPI) NTB, Hj Baiq Diah Ratu Ganefi menilai bentuk bangunan bazar tersebut juga tidak representatif. Artinya, peruntukan fasilitas tersebut belum jelas ditujukan untuk apa.
Pasalnya jika dipakai oleh UMKM kuliner, tentu harus ada kesesuaian seperti ketersediaan akses air, sirkulasi udara, dan lain sebagainya. Begitu juga jika digunakan untuk suvenir, membutuhkan desain bangunan yang lebih terbuka.
“Kalau menurut saya, bentuk bangunannya itu kok seperti bentuk bangunan yang jamak jamak (biasa-biasa, Red). Harusnya bangunan terbuka, semua orang bisa mengisi. Kuliner jangan satu dengan kerajinan, ada pengaturan harusnya,” ujar Ganefi, Rabu (2/3).
Karena belum adanya kejelasan peruntukan tersebut, lapak UMKM yang ada di Bazzar Mandalika masih belum banyak terisi, meski sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Untuk itu, Ganefi mengharapkan ada atensi khusus. Terutama untuk memisahkan jenis UMKM yang berjualan, dengan membenahi fasilitas dan desain bangunan yang ada.
“Semua itu harus dikerjakan profesional, kalau tidak gitu susah dia. Dan lagi di sana itu interior dalamnya juga harus dipikirkan. Jangan ada meja, kerupuk bergantung, dan lainnya,” ungkapnya.
Menurut Ganefi, lapak UMKM di Bazzar Mandalika saat ini kurang dilirik oleh para wisatawan yang berkunjung. Dengan kondisi itu para pelaku UMKM yang mengisi lapak tersebut terpaksa tetap menjajakan barangnya secara asongan. Hal ini menjadi sorotan pihaknya.
“Makanya itu lebih banyak asongan berjualan, jadi ada salah satu UMKM dia taruh barang di sana (lapak Bazzar Mandalika, red). Tapi dia keliling bawa jualannya ke Mandalika. Tempatnya kurang strategis juga,” paparnya.
Tak hanya itu, Ganefi menilai lapak tersebut seharusnya tidak disewakan kepada UMKM. Melainkan diberikan tempat untuk mengisi secara gratis. Atau setidaknya hanya menarik retribusi penempatan lapaknya.
Pasalnya, jika ditarik bayaran sewa lapak dengan nilai yang cukup tinggi, banyak di antara pelaku usaha yang enggan mengisi di sana. “Uang retribusi setuju saya, tapi kemarin kita rapat dengan Dinas Perdagangan lapak untuk disewakan, banyak juga yang tidak mau. Karena belum tentu hanya UMKM Lombok Tengah mengisis, tapi dari Mataram, Lombok Utara dan lainnya. Jadi mungkin diserahkan kepada asosiasi dan satu orang bertanggungjawab,” tandasnya. (dpi)
