Lombok Barat (Inside Lombok) – PT. Pelindo Lembar menanggapi santai ancaman akan ditutupnya operasional pelabuhan Gili Mas oleh Pemda Lobar. Pasalnya, Pelabuhan Gili Mas ditekankan merupakan objek vital nasional yang tidak bisa ditutup seenaknya, di mana kebijakannya pun ada di tingkat pusat.
Belum lama ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar memang menyuarakan ancaman untuk menutup sementara operasional Pelabuhan Gili Mas. Sebab pihak Pelindo dianggap tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang besarannya mencapai Rp 4 miliar.
Menanggapi hal itu, General Manager PT. Pelindo Lembar, Baharuddin manegaskan dari awal pihaknya sangat berkomitmen dalam menyelesaikan pajak tersebut. Namun, dia menyebut urusan BPHTB itu merupakan kewenangan manajemen pusat.
“Surat resmi akan dikirim oleh manajemen ke Pemda. Kami hanya menyampaikan, bahwa dari awal sudah jelas strukturnya, yakni harus ditetapkan dulu oleh BPN Lobar. Dan untuk SKPH (Surat Keputusan Pemberian Hak), kami sudah ke BPN bersama Tim Pusat, dan belum diijinkan BPN. Menurut mereka (BPN) harus terpenuhi dahulu secara administrasi,” papar Bahar.
Dengan kondisi yang terjadi saat ini, ia meminta agar pihaknya tidak dibenturkan dengan Pemda Lobar. Dia mengaku, sejauh ini, pihaknya memiliki hubungan dan mampu bersinergi baik dengan Pemda Lobar.
“Jangan saya dibenturkan dengan Pemda, apalagi Pelabuhan Gili Mas menjadi kebanggaan Lobar dan NTB pada umumnya,” ujar dia.
Selain itu, Bahar juga meminta agar pihak-pihak terkait tidak mencampuradukkan persoalan operasional pelabuhan Gili Mas dengan kewajiban pihaknya dalam membayar. Karena hal tersebut sudah ada standarnya.
“Untuk menutup Pelabuhan, itu ada Undang-Undangnya. Pelabuhan Gili Mas ini statusnya objek vital nasional yang mendukung perekonomian di NTB. Sekali lagi, untuk operasional kami (Cabang Lembar) yang bertanggung jawab. Tapi soal BPHTB itu secara manajemen pusat, dan mereka sudah menjawab ke Pemda Lobar,” Jelasnya.
Bahar meminta, agar semua pihak dapat menjaga kondusifitas saat ini. Terlebih dengan banyaknya tamu yang akan datang menonton MotoGP. Termasuk datangnya melalui pelabuhan Gili Mas. “Kita Kembali ke aturan, jadi jangan panasi suasana ini. Kita lagi menjaga nama baik NTB untuk kesuksesan MotoGP. Saya bekerja untuk NTB, jangan dicampur antara BPHTB dan operasional,” tegasnya.
“Kalau ada masalah yang terkendala, bagaimana nama baik NTB? Perkara penutupan itu bukan kewenangan kami, itu objek vital nasional,” sembungnya. Baharuddin juga mengakui, bahwa memang surat dari Pemda Lobar ke pihaknya telah masuk sejak 4 Januari lalu. Bahkan, kata dia, surat itu pun sudah dijawab oleh Manajemen Pusat, bukan Pelindo Lembar.
“Hasil koordinasi dengan BPN, secara regulasi BPN menunggu penetapan. Tinggal pemenuhan administrasi yang diwajibkan, karena disana taat jalur,” tandasnya. (yud)
