Lombok Barat (Inside Lombok) – Komisi II DPRD Lobar soroti kurang tanggapnya stakeholder terkait dalam mengatasi keluhan soal hilangnya tutup gorong-gorong di kawasan wisata Senggigi. Terlebih kondisi itu telah berlangsung berbulan-bulan lamanya.
“OPD Lombok Barat ini bisa dibilang tidak punya kepekaan, tidak punya sense of responsibility, sense of belonging kaitannya dengan tutup gorong-gorong di Senggigi yang hilang,” ketus anggota komisi II DPRD Lobar, Munawir Haris saat memberikan tanggapan, Rabu (06/04/2022).
Ia pun menyinggung soal perda pariwisata berkelanjutan yang telah dibahas oleh legislatif dan eksekutif. Di mana seharusnya, segala persoalan yang terjadi di kawasan wisata Senggigi dapat dikomunikasikan, antara lain oleh Dinas Pariwisata dengan OPD lainnya yang berkaitan. Baik itu dinas PUPR maupun dinas Perkim soal PJU yang juga banyak dikeluhkan lantaran sering tidak menyala.
“Mungkin masih jadi tanggung jawab pengembang yang melaksanakan kegiatan di Dinas Pariwisata, itu semua harus segera dikomunikasikan,” ujar Munawir. Pihaknya juga menilai OPD yang bersangkutan justru terkesan jalan sendiri-sendiri, tanpa saling koordinasi.
“Mungkin Dinas Pariwisata bisa memberi solusi jangka pendek. Mau dipasangkan besi-besi cor atau apa, kan bisa dikomunikasikan dengan dinas terkait yang menangani hal itu. Jangan malah jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, sewajarnya kondisi hilangnya tutup gorong-gorong itu segera menjadi perhatian OPD terkait, terlebih sudah ada warga dan wisatawan yang menjadi korban. Di samping bisa memberi kesan buruk bagi pariwisata Senggigi yang saat ini tengah berusaha bangkit kembali.
“Ini kan hampir tiga bulan dia (dinas terkait) diam, kan bisa perbaikannya dengan solusi sementara dulu. Karena ini kita berbicara konteks kemanusiaan dan pariwisata berkelanjutan,” tukas pria yang akrab disapa Cawing ini.
Walaupun dirinya juga tak memungkiri, bahwa masih maraknya fasilitas publik yang kadang hilang dicuri orang, turut menjadi atensi pihaknya. Sehingga ia mempersilakan Aparat Penagak Hukum (APH) juga terus melanjutkan kasus tersebut.
“Kasus pencuriannya biarlah APH yang bekerja, tapi persoalan gorong-gorong yang tidak ada tutupnya ini juga harus diselesaikan dong, OPD juga silakan bekerja,” pesannya.
“Kita tidak bisa hanya saling menyalahkan satu pihak. Intinya semua kita harus saling memahami dan cepat tanggap akan persoalan ini,” tutup politisi dari PAN ini.
Sebelumnya, Camat Batulayar, Afgan Kusuma Negara menyebut banyak korban yang terperosok akibat 16 titik gorong-gorong yang kehilangan tutup tersebut. Pihaknya pun berharap Pemda bisa segera mengambil sikap.
“Kami berharap agar pihak terkait dapat memberikan pengamanan, minimal dengan batu yang agak besar di titik-titik lubang (gorong-gorong yang tidak memiliki tutup) itu,” ujarnya, Kamis (31/03/2022).
Karena pihaknya bersama warga setempat telah berupaya memberi tanda menggunakan batu dan dahan pohon. Namun kadang, batu-batu itu justru dipindahkan orang yang tidak bertanggung jawab atau tergelinding sendiri.
“Jadi kami harapkan supaya pihak terkait segera memasang tanda atau pengaman di 16 titik lubang itu. Supaya orang tau kalau ada lubang, jadi mereka tidak terperosok,” ujarnya.
“Apalagi ini kan lampunya (PJU) kadang mati, kadang nyala. Jadinya tidak kelihatan lubang itu dan membahayakan,” ketus Afgan. (yud)
