Lombok Barat (Inside Lombok) – Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lobar, H. Lalu Winengan mencanangkan adanya subsidi pangan yang difasilitasi pemerintah daerah. Program ini dibutuhkan untuk mengantisipasi berbagai persoalan harga yang kerap terjadi setiap musim panen tiba.
“Seharusnya yang disubsidi ke masyarakat itu adalah subsidi pangan, agar tidak saling memberatkan dua sisi, petani dan masyarakat,” ungkapnya saat ditemui di kantornya, Selasa (19/04/2022). Hal ini juga menyusul banyaknya keluhan dari para petani, terkait anjloknya harga gabah yang kerap terjadi.
Menurutnya, fenomena yang terjadi selama ini, ketika musim panen tiba harga gabah ditekan murah sesuai permintaan masyarakat. Sementara di satu sisi, petani justru merugi dengan harga murah tersebut.
Dengan kondisi itu, pemerintah diakui perlu segera mengambil kebijakan untuk mengimbangi kedua sisi yang dinilai sama-sama berat tersebut. “Kebijakan negara adalah memberi subsidi pangan kepada rakyat, sehingga harga bisa sama-sama adil. Supaya tidak perlu lagi operasi pasar terus-terusan,” tegasnya.
Menurutnya, operasi pasar hanya berlaku sesaat dan tidak begitu berdampak besar bagi masyarakat. “Tapi kalau pemerintah mengambil alih, saat petani panen hasilnya dibeli dengan harga standar. Nanti masyarakat membeli itu bisa dengan harga murah,” paparnya.
Dengan begitu, ke depannya ia berharap tidak ada lagi protes dari masyarakat karena harga naik. Begitu pun para petani yang tidak akan protes ke pemerintah karena harga turun jika subsidi pangan bisa difasilitasi pemerintah.
Di sisi lain, realisasi program subsidi tersebut juga dinilai bisa mendukung pemberantasan oknum pengepul yang kerap kali membeli harga murah dari petani. Kemudian menjual kepada masyarakat dengan harga yang cukup tinggi, atau yang disebut Winengan dengan istilah ‘tengkulak’.
“Kalau pemerintah tidak ambil sikap, nanti tengkulak main lagi,” pungkasnya. (yud)
