Mataram (Inside Lombok) – Munculnya wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) pada hewan ternak menjadi atensi. Pasalnya, penyebarannya semakin meluas termasuk di NTB. Di mana penyebaran virus tersebut ditemukan menjangkiti ratusan hewan ternak di Lombok Tengah dan Lombok Timur.
Hal tersebut dinilai menjadi ancaman serius bagi industri peternakan di Indonesia, termasuk NTB sebagai lumbung ternak sapi Indonesia. Kendati, pemerintah sampai saat ini masih memasok daging sapi dari luar negeri untuk memenuhi permintaan daging nasional. Karena penyakit PMK pada ternak ruminansia dapat menyebabkan kematian ternak seperti sapi, kambing dan kerbau atau hewan berkuku dua. Hal ini yang dari dulu dikhawatirkan oleh sektor peternakan, terlebih adanya kebijakan daging impor yang masuk dari negara yang tidak bebas PMK. Seperti India, Malaysia dan negara Eropa.
“Itulah kebijakan pemerintah sekarang, mengabaikan kepentingan peternak. Padahal wabah ini sangat berbahaya bagi ternak,” ujar Prof. Ahyar Sutaryono, pengamat peternakan dari Fakultas Peternakan Universitas Mataram , Jumat (13/5).
Menurut Kementerian Pertanian tingkat kematian akibat PMK ini rendah, tapi hal ini tetap harus diwaspadai. Apalagi begitu wabah PMK pada ternak menyebar, maka butuh usaha dan biaya yang sangat besar untuk membebaskan kembali daerah yang terdapak PMK hingga pulih.
“Karena begitu bahayanya wabah tersebut bersarang. Maka potensi ternak sapi mati bisa sangat besar, dan berimbas pada usaha peternak yang makin merugi. Akibatnya pemotongan sapi oleh peternak atau jagal berkurang,” ungkapnya.
Untuk itu, pemerintah dapat membatasi pengiriman daging sapi impor dari daerah luar. Mengingat penyebaran wabah PMK ini bisa melalui tulang, daging dan darah ternak yang sudah dipotong dan bekukan. Bahkan dikhawatirkan sudah terkontaminasi virus yang kemudian diedarkan.
“Menurut saya bisa saja pasokan daging beku harus dikendalikan. Kalau pemotongan hewan dikurangi bagaimana nasib peternak dan jagal. Banyak nasib rakyat yang dipertaruhkan,” jelasnya.
Dikatakan, agar tidak mengganggu usaha peternakan khususnya pemotongan hewan ternak oleh penjagal, sebaiknya dilakukan pengawasan pemotongan oleh dokter hewan maupun petugas yang memiliki fungsi terkait. Bukan dibatasi pemotongan ternak sapi di RPH-nya.
“Tapi memang yang krusial sebenarnya adalah masuknya daging impor beku terutama dari negara yang tidak bebas PMK,” ujarnya.
Sementara itu, PMK sebenarnya sudah 40 tahun tidak ada lagi di Indonesia dan Indonesia sudah bebas PMK. Jika sekarang wabah tersebut muncul lagi, artinya ada kemungkinan telah ada masuk virus ke Indonesia.
“Ini ancaman serius bagi industri peternakan sapi di Indonesia, begitu juga di NTB harus dicegah agar tidak semakin meluas lagi,” terangnya.
Terpisah, Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto mengatakan penyebaran PMK saat ini terdapat di dua kandang kelompok tani ternak, antara lain yang ada di Desa Kelebuh Lombok Tengah. Jika tidak segera ditangani, kabah ini dikhawatirkan akan menyebar ke ternak yang lain.
Menurutnya, sementara waktu yang dapat dilakukan adalah karantina hewan yang terjangkit agar tidak menyebar. “Kita harus karantina Hewan yang terjangkit PMK ini. Guna menghindari penyebaran yg lebih luas kita akan melakukan penutupan sementara pasar hewan sebagaimana Surat Edaran Bupati yang akan diterbitkan,” ujarnya. (dpi)
