Mataram (Inside Lombok) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera menandatangani lima kontrak pembangunan gedung kantor pemerintahan termasuk kantor yang terdampak gempa bumi Agustus 2018, dengan total anggaran sekitar Rp7,5 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Miftahurrahman di Mataram, Selasa, mengatakan, kontrak untuk pembangunan lima gedung tersebut ditargetkan paling lambat awal Juli 2019.
“Rata-rata nilai kontrak satu gedung kantor sebesar Rp1,5 miliar, yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Mataram,” katanya.
Menurut dia, lima gedung kantor yang akan dibangun itu adalah Kantor Badan Kepegawaian dan Pembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) , Dinas Pemuda dan Olahraga, Kantor Lurah Selagalas, Kantor Camat Ampenan dan gedung Badan Keuangan Daerah (BKD).
Kantor BKD, lanjutnya, merupakan salah satu kantor yang mengalami rusak berat akibat gempa bumi, sehingga ketika terjadi gempa bumi pelayanan dialihkan ke halaman kantor Wali Kota Mataram hingga BKD mendapat kantor dengan status sewa.
“Saat ini BKD berkantor sementara di Jalan Pendidikan,” katanya.
Dikatakan, proses pengerjaan lima gedung kantor itu ditargetkan rampung tahun ini dengan 150 hari kalender. Harapannya, rekanan yang terpilih mengerjakan lima gedung tersebut adalah kontraktor yang memiliki kualifikasi yang bagus.
“Dengan demikian, proses pembangunan gedung bisa selesai tepat waktu dengan kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan,” katanya.
Selain BKD, organisasi perangkat daerah yang menempati kantor dengan status sewa adalah BKPSDM. Karena itulah, pembangunan lanjutan kantor BKPSDM di Jalan Lingkar Selatan menjadi program prioritas.
“Jika tahun ini kantor BKPSDM bisa rampung maka tahun depan BKPSDM sudah bisa pindah menempati gedung baru,” ujarnya. (Ant)
