Mataram (Inside Lombok) – Sebanyak 125 calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia gagal berangkat. Pasalnya, visa yang digunakan disebut bukan visa kerja. Hal itu menyebabkan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) mengalami kerugian.
Ketua Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI), H. M. Muazzim Akbar S.IP, Kamis (2/6) mengatakan, persyaratan ratusan PMI disebut sudah lengkap serta pesawat yang akan digunakan sudah menunggu di bandara.
“Tolong kami dibantu karena pesawat sudah menunggu. Toh juga persyaratan yang diminta oleh BP2MI sudah kami penuhi semua,” katanya.
Diterangkan, gagalnya pemberangkatan ratusan PMI itu lantaran orientasi pra pemberangkatan (OPP) yang seharusnya difasilitasi BP2MI Mataram belum dilakukan. Padahal sembari menunggu OPP, penerbangan para PMI telah ditunda hingga sore hari. Akan tetapi, hingga sore hari BP2MI belum bisa melakukan OPP karena belum ada petunjuk dari pemerintah pusat. Sehingga dengan kendala tersebut, pemberangkatan ratusan PMI digagalkan.
“Timbul pertanyaan dari kami ada apa ini. Kita sudah maksimal bekerja program pemerintah dari kami pengusaha untuk segera memberangkatkan TKI. Ini juga untuk mengurangi TKI ilegal,” ujarnya.
Terkait dengan kerugian yang ditimbulkan, pihak perusahaan penyalur TKI sudah menyewa pesawat yang akan memberangkatkan para calon PMI. Biaya yang dikeluarkan mencapai Rp1,7 miliar untuk biaya pulang pergi.
“Dari pesawat itu dia kosong dan baru di sini terisi seharusnya. Artinya pesawat itu kita harus bayar PP walaupun dia kosong. Dan untuk menunjukkan Malaysia sudah dibuka,” katanya.
Ia mengeluhkan, kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan pemberangkatan ini cukup banyak. Selain kerugian ekonomi, para calon PMI juga mengalami beban moral. Karena harus balik lagi ke kampung halaman. Namun perusahaan pemberangkatan calon PMI menampung para calon PMI sementara waktu di kantor masing-masing, sembari menunggu kepastian pemberangkatan.
“Kalau beban materi yang sudah kami keluarkan mungkin. Mereka tidak berani pulang karena sudah roah (pesta, Red). Kasihan mereka. Kami tampung mereka di kantor masing-masing,” katanya.
Ratusan calon PMI tersebut berasal dari empat perusahaan. Ia menyayangkan, permasalahan administrasi tersebut muncul pada saat akan berangkat. Padahal seharusnya bisa berikan informasi jauh hari agar dipersiapkan dengan baik.
“Sekarang ini sudah tiga hari menunggu setelah pembatalan sejak tanggal 31 Mei. Ini sekarang kita masih menunggu,” katanya.
Saat ini, biaya yang dihabiskan masing-masing perusahaan untuk biaya selama tiga hari yaitu mencapai Rp30 juta. Pihak perusahaan sudah melakukan koordinasi dengan BP2MI terkait keberangkatan calon PMI.
“Sekarang lagi dipanggil sama BP2MI pusat. Kita menunggu hasil koordinasi dengan pusat. Karena kalau saya dengar dari konferensi pers itu, ratusan calon PMI tidak menggunakan visa kerja tapi visa rujukan,” ungkapnya. (azm)
