Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah bakal membatasi pemberian pupuk bersubsidi. Nantinya hanya ada dua jenis pupuk yang bisa diakses petani dengan harga subsidi, yaitu pupuk urea dan NPK. Sedangkan untuk pupuk SP-36, ZA, dan Organik Granul rencananya tidak disubsidi lagi.
Senior Vice President Public Service Obligation (SVP PSO) Wilayah Timur PT Pupuk Indonesia, Muhammad Yusri menerangkan rencana itu dilatar belakangi rekomendasi komisi IV dengan Kementerian Pertanian. Karena itu pihaknya sampai saat ini menunggu kepastian rencana tersebut.
“Direncanakan per 1 Juli 2022 ini akan dilakukan (pengurangan subsidi pupuk). Jadi nanti hanya ada dua jenis pupuk yang disubsidi, yaitu urea dan NPK,” ujar Yusri, Kamis (9/6).
Ketika pembelian pupuk subsidi dibatasi, maka diperkirakan akan banyak petani membeli pupuk non subsidi. Oleh sebab itu pihaknya memastikan akan menjaga stabilitas ketersediaan pupuk.
“Kalau tidak mendapatkan subsidi, ya membeli pupuk non subsidi. Adapun stok pupuk bersubsidi produsen di Provinsi NTB total mencapai 31.563 ton. Jumlah ini jauh lebih banyak dari stok ketentuan minimum pemerintah,” paparnya.
Dijelaskan, rencana pemerintah mengurangi subsidi pada pupuk melihat keterbatasan dari pemerintah. PT. Pupuk Indonesia sendiri menjamin ketersediaan pupuk urea, sementara untuk NPK ini menjadi pupuk yang penting juga untuk meningkatkan produktivitas.
“NPK masih tetap disubsidi walaupun saat ini kita terkendala bahan baku, karena adanya perang Ukraina dan Rusia,” ucapnya. Kendati demikian, untuk mengantisipasi ketersediaan pupuk NPK saat ini bahan bakunya coba didatangkan dari negara selain Rusia, Belarusia, dan Ukraina yang sebelumnya menjadi pemasok utama.
“Masih ada Yordania, Kanada, Mesir juga sehingga kita melakukan pendekatan kepada negara-negara yang ada di luar Rusia dan Ukraina. Harapan kita mudah-mudahan bahan baku cukup terutama di 2023,” terangnya.
Untuk penyaluran pupuk subsidi yang terdiri dari lima jenis pupuk bersubsidi, yaitu pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Organik Granul. Rinciannya, pupuk Urea sebesar 88.625 ton, NPK 29.892 ton, SP-36 6.321 ton, ZA 6.091 ton, dan organik 2.557 ton.
“Selain itu, kami juga telah menyalurkan pupuk organik cair sebanyak 8.712 liter kepada petani di NTB,” lanjutnya. Meski saat ini ada kekurangan stok pupuk, pihaknya sudah berkomitmen memprioritaskan pengadaan pupuk subsidi di seluruh wilayah Indonesia.
“NTB juga antara usulan dan alokasi juga sangat berbeda jauh. NTB itu usulan secara total 2022 ada sekitar 985. 846 ton sementara alokasi yang tersedia hanya 271.954 ton. Artinya akan banyak petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi, walaupun sudah masuk ke dalam sistem E-RDKK,” jelasnya.
Di sisi lain, SVP Perencanaan & Manajemen PSO Pupuk Indonesia, Eric Juliana Rachman mengungkapkan bahwa kelancaran proses produksi pupuk juga berkat adanya ketersediaan bahan baku pupuk. Terutama phosphate (DAP dan Rock Phosphate) dan kalium (KCl).
PT. Pupuk Indonesia secara umum telah berhasil menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku pupuk hingga 2023. Karena ketersediaan bahan baku dan kestabilan pasokan pupuk nasional menjadi sangat penting di tengah ketidakpastian global, terutama dampak dari perang Rusia dan Ukraina.
“Perlu kita pastikan ketersediaannya, karena phosphate dan Kalium ini merupakan bahan baku dari hasil tambang yang tidak tersedia dan tidak dapat diproduksi di dalam negeri,” ujarnya. (dpi)
