Mataram (Inside Lombok) – Dugaan adanya “fee” pada proyek dana alokasi khusus (DAK) fisik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB menjadi atensi Gubernur NTB, Zulkieflimansyah. Kepala dinas hingga kepala bidang sudah dipanggil untuk menjelaskan dugaan tersebut.
“Saya sudah panggil Pak Kadis, Pak Kabid semuanya untuk menetralisir dan menyampaikan informasi apa adanya,” kata Gubernur, Kamis (11/8) di Mataram.
Untuk memastikan kelancaran pembangunan yang berasal dari DAK, maka akan ada pendampingan dari kejaksaan. Sehingga pada saat pelaksanaan pembangunan dana yang disalurkan pemerintah pusat bisa tepat sasaran.
Pembiayaan pembangunan yang bersumber dari DAK tersebut akan menyasar SMA, SMK dan SLB.“Pendampingan dari kejaksaan. Ini kan belum dilaksanakan,” katanya.
Menurutnya, pendampingan pelaksanaan proyek oleh kejaksaan dan inspektorat akan lebih lancar. Selain itu, kontraktor yang terpilih untuk mengerjakan proyek pembangunan dipilih karena hasil kerjanya yang memenuhi kualitas.
“Mudah-mudahan yang terpilih mengerjakan yang betul-betul hasilnya bagus. Jangan sampai karena mengeluarkan fee banyak hasil kerjanya jelek. Kita semua jadi korban,” ujarnya.
Ditambahkannya, potensi penyimpangan dalam setiap proyek pembangunan tetap terjadi, tidak saja pada anggaran yang bersumber dari DAK yang saat ini ada di Dinas Dikbud Provinsi NTB. “Saya kira kalau didampingi oleh kejaksaan kita relatif tenang lah,” ujarnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB, Aidy Furqon menyebutkan nilai proyek DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SMA sebesar Rp78,12 miliar lebih. Dengan rincian Kota Mataram Rp4,7 miliar lebih, Kabupaten Lombok Barat Rp6,5 miliar lebih, Lombok Tengah Rp17,3 miliar lebih, Lombok Timur Rp17,9 miliar, Lombok Utara Rp7,2 miliar, Sumbawa Rp2,06 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp803 juta, Dompu 8,4 miliar lebih, Bima Rp10,7 miliar lebih dan Kota Bima Rp2 miliar lebih.
Jumlah pembangunan di NTB yaitu sebanyak 117 paket pengerjaan dan rehabilitasi yaitu sebanyak 97 paket pengerjaan. Ratusan paket pembangunan ini tersebar di 31 sekolah di Pulau Lombok dan 27 sekolah di Pulau Sumbawa.
Sedangkan DAK Fisik Sub Bidang SMK sebesar Rp53,5 miliar lebih. Dengan rincian Kota Mataram Rp3,02 miliar lebih, Kabupaten Lombok Barat Rp6,07 miliar lebih, Lombok Tengah Rp4,25 miliar lebih, Lombok Timur Rp13,3 miliar, Sumbawa Barat aRp2,5 miliar lebih, Sumbawa Rp15,7 miliar lebih, Dompu 5,5 miliar lebih, Bima Rp1,02 miliar lebih dan Kota Bima Rp1,97 miliar lebih.
Sementara untuk SLB di Provinsi NTB alokasi DAK fisik yaitu sebesar Rp4,6 miliar. DAK tersebut akan dialokasikan untuk 23 ruang yang tersebar di SLB baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. (azm)
