Mataram (Inside Lombok) – Sebanyak 70 Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penipuan penempatan kerja di Kamboja dengan modus penempatan kerja. Alih-alih menempatkan para calon pekerja sesuai kontrak, puluhan PMI itu malah dipaksa kerja untuk melakukan penipuan atau scamming untuk perusahaan investasi bodong.
Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan bahwa dari 70 PMI yang menjadi korban penipuan itu, salah satu diantaranya merupakan PMI asal NTB. Kendati informasi terbaru dari Kementerian Tenaga Kerja RI ada 70 PMI telah diamankan KBRI di Kamboja. Dari 70 PMI yang diamkan ini ada sebanyak 30 orang sudah dipulangkan ke Indonesia pada Senin (8/8) lalu. Sedangkan lainnya masih disana.
“Ada satu orang, an MZR tapi belum ada dalam daftar 30 orang yang telah dipulangkan ke Indonesia. Ini nama PMI asal NTB yang dilaporkan orang tuanya ke Disnakertrans NTB,” ujar Aryadi, Kamis (11/8).
Untuk itu pihaknya sudah meminta bantuan Kemenaker untuk menelusuri keberadaannya PMI asal NTB tersebut. Apakah MZR ini termasuk ke dalam daftar 40 orang yang sudah diamankan di KBRI di kamboja atau tidak. Diharapkan ada kabar baik dari pihak Kemenakar terhadap para PMI tersebut, termasuk PMI NTB yang menjadi korban.
“Sampai sekarang ini sebenarnya kita tidak ada penempatan Kamboja. Mereka yang berangkat ini mengikuti dari media sosial,” ungkapnya.
Semantara itu, 70 PMI ini bisa bekerja disana lantaran mereka menjadi korban penipuan penempatan kerja. Terlebih informasi penempatan kerja di Negara tersebut dari media sosial dan diiming-imingi upah besar. Sayangnya justru pada saat sampai di Kamboja, mereka ditempatkan di rumah judi.
“Orang mabuk, diperkosa, disekap. Ya namanya tempat perjudian. Tapi kejadian ini kita masih melakukan pendalaman dari informasi yang ada, apalagi salah satu korban berasal dari NTB,” terangnya.
Semantara itu, pihaknya juga sudah mewanti-wanti agar calon PMI tidak tergiur oleh informasi yang beredar melalui media sosial. Bahkan sejak tahun lalu sudah diperingati bersama dengan konselor Asia-Pasifik.
“Memang harus hati-hati, dilarang melamar mengikuti informasi di medsos. Tapi faktanya warga kita ternyata ikut,” jelasnya. (dpi)
