Lombok Tengah (Inside Lombok) – Kepolisian Resor Lombok Tengah mengerahkan 124 personel untuk mengamankan jalannya kampanye pemilihan kepala desa serentak 2022 di Lombok Tengah (Loteng).
“Sebanyak 124 personel langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamanan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan 49 calon kepala desa,” kata Kapolres Loteng, Irfan Nurmansyah, Kamis (25/8/2022).
Pengerahan 124 personel yang terdiri dari personel Polsek dan Tim mobiling Polres itu dilakukan karena pelaksanaan kampanye para calon kepala desa tersebut, tidak dilakukan secara terbuka. Namun hanya pertemuan terbatas.
Personel yang dikerahkan itu, lanjut Kapolres, hanya bertugas melakukan pengamanan langsung serta melakukan pengawasan selama kampanye.
“Kegiatan kampanye yang dimulai pada tanggal 23 hingga 27 Agustus nanti, hanya melakukan pertemuan terbatas (dialogis) atau door to door dan tidak melibatkan banyak massa,” ujar Irfan.
Untuk pengamanan dan memantau pelaksanaan pemilihan kepala desa secara keseluruhan, tambah irfan, Polres Lombok Tengah juga menyiagakan personel yang akan diturunkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
“Jadi, sebagian personel tetap bersiaga di Mapolres dan lainnya melakukan pengamanan kegiatan di lapangan, seperti kampanye saat ini,” tutupnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Zainal Mustakim mengatakan supaya pilkades yang akan berlangsung pada 31 Agustus 2022 mendatang berjalan damai, tentu ada hal yang harus dikondisikan. Seperti panitia untuk memiliki integritas dan netralitas sehingga tidak ada para calon yang merasa dirugikan dan merugikan calon.
“Menyongsong pilkades yang damai menjadi tujuan merupakan tujuan kita bersama, jadi saya mengimbau panitia untuk memiliki integritas dan terus bekerja dengan jujur dan adil,” katanya.
Dikatakan Zainal, untuk mengantisipasi dan pencegahan jika adanya gangguan pada saat proses pilkades pihaknya telah membangun sinergitas dengan pihak aparat keamanan, yaitu dengan TNI-Polri dan Badan Keamanan Desa (BKD) di desa masing-masing yang melaksanakan Pilkades. “Untuk pencegahan panitia harus bekerja dengan jujur dan adil,” imbuhnya. (fhr)
