Lombok Timur (Inside Lombok) – Puluhan massa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Lombok Timur, gelar seruan aksi tolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Kamis (01/09/) di Kantor DPRD Lombok Timur.
Koordinator Umum Aksi, M. Faozi Taufik dalam orasinya mengatakan bahwa pada saat ini terdapat banyak kekeliruan terhadap kebijakan Pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat, terlebih adanya rencana kenaikan harga BBM.
“Padahal kalau dicermati, pembengkakan kuota subsidi akibat kelalaian dalam pendistribusian BBM subsidi,” katanya.
Disebutkannya, data menunjukan bahwa penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran seperti 86 persen BBM jenis Pertalite dikonsumsi oleh rumah tangga kategori mampu dan 14 persen digunakan oleh dunia usaha .
“Akan tetapi dari 86 persen konsumsi rumah tangga tersebut bahwa 80 persen dinikmati oleh rumah tangga kategori mampu sedangkan hanya 20 persen dinikmati oleh rumah tangga miskin,” jelasnya.
Massa menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. LMND menilai kenaikan BBM akan menambah penderitaan rakyat dan kesengsaraan hidup rakyat Indonesia yang sementara ini berjuang memulihkan ekonominya akibat Pandemi Covid-19.
“Dengan kondisi tersebut tentu akan berdampak terhadap keamanan negara serta daerah karena nantinya akan menimbulkan kriminalitas yang sangat signifikan,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Lotim, M. Badran Achsyid menyampaikan bahwa rencana kenaikan BBM ini menjadi perhatian semua pihak, terutama semua produksi akan menjadi naik dan di semua kalangan akan merasakan dampaknya.
“Kami akan mendorong aspirasi rakyat ke Pemerintah Pusat untuk menyatakan masyarakat masih membutuhkan BBM subsidi,” tegasnya.
Dampak kenaikan BBM tentunya akan dirasakan oleh semua pihak, namun hal itu adalah kebijakan dari Pemerintah Pusat dan pihak DPRD Lombok Timur sendiri berterima kasih kepada massa aksi yang telah menyampaikan aspirasi masyarakat dan tentunya hal itu bentuk kepedulian terhadap rakyat.
“Kami akan sampaikan aspirasi kawan-kawan karena ini akan berdampak buruk terhadap perekonomian rakyat,” pungkasnya. (den)
