Mataram (Inside Lombok) – Rencana penerapan sistem one gate system dari dan menuju Tiga Gili melalui Pelabuhan Bangsal masih menjadi persoalan. Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pariwisata NTB meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk meninjau kembali kebijakan tersebut, dan memperhatikan kualitas pelayanan kepada wisatawan.
Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi mengatakan terkait dengan yang terjadi di Tiga Gili beberapa waktu lalu pihaknya meminta kebijakan tersebut supaya ditinjau kembali. Manakala ada masyarakat yang menyuarakan hal-hal yang seperti penolakan, tentu harus disikapi dengan bijak. Kemudian mengecek sosialisasinya yang kurang, tentunya harus tetap memperhatikan kualitas pelayanan manakala ingin mengambil pendapat atau kontribusi yang lebih baik lagi.
“Dari kondisi saat ini ya tentu kualitas pelayanan dari penyebrangan dari Bangsal ke Gili itu juga harus diperhatikan. Untuk kita dorong supaya seterusnya ada kebijakan berpihak kepada semua,” ujar Yusron, Kamis (20/10).
Tak hanya itu, fasilitas sarana yang tersedia di Pelabuhan Bangsal juga harus ditingkatkan, sehingga jangan sampai terjadi penumpukan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Kemudian bagaimana mekanisme kedatangan dari tamu dirapikan.
Yusron menyebutkan bahwa hal ini menjadi momentum pariwisata untuk berbenah dan diharapkan tidak ada lagi persoalan yang tidak baik di Gili.”Kalau ada persoalan tidak baik, tentu akan berdampak kurang baik bagi citra pariwisata. Ini harus kita jaga bersama, kita harus berpikir untuk kemanfaatan bagi semua masyarakat yang di Gili, Pemenang, KLU, provinsi termasuk pelaku usaha,” jelasnya.
Kendati demikian, lantaran kisruh persoalan uji coba sistem penyeberangan tersebut berdampak luas. Di mana menurunnya kunjungan wisatawan ke Tiga Gili, padahal tingkat kunjungan ke destinasi itu tengah bagus-bagusnya belakangan ini.
“Saya kira sudah menjadi keharusan kita semua, jadi ayo sama-sama kita jaga citra pariwisata kita ya pemerintah berusaha menjaga, masyarakat juga menjaga, media juga bantu,” imbuhnya.
Menurutnya, sistem penyeberangan saat ini tengah diluruskan lagi oleh Pemda KLU agar tidak semakin meluas persoalannya. Apalagi saat ini NTB mempersiapkan event WSBK kemudian secara nasional ada event G20.
“Makanya perlu di filter (kebijakan, Red), bagi kami di pariwisata pertama adalah cek lagi dari sisi pelabuhan, lalu bagaimana kenyamanan wisatawan serta kesiapan SDM. Baru ketemu formulasi yang bagus untuk pola transportasinya,” ungkapnya.
Menurutnya, sekarang ini sedang digodok juga kebijakan tersebut sebaiknya seperti apa oleh Pemprov NTB dan Pemda KLU untuk kemudian nanti dibicarakan bersama stakeholder. Serta sosialisasinya bisa lebih banyak lagi, sehingga manakala aturan tersebut menemukan titik tengah, dan bisa dilaksanakan dengan lebih baik. (dpi)
