Lombok Timur (Inside Lombok) – Adanya protes pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di eks Pasar Paok Motong, Kecamatan Masbagik, membuat DPRD Lombok Timur (Lotim) angkat suara. Guna menyelesaikan masalah tersebut, Pemda Lotim maupun Pemprov NTB diminta lebih komunikatif pada masyarakat.
Ketua DPRD Lotim, Murnan mengatakan komunikasi dan sosialisasi yang lebih masif pada masyarakat terkait dengan KIHT penting dilakukan sesegera mungkin. Baik itu dari segi keuntungan yang didapat oleh masyarakat, maupun dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya KIHT itu nantinya.
“Perlu dikomunikasikan, kalau bising yang menjadi persoalan penolak saya rasa banyak kok industri yang lebih bising di sana,” jelasnya kepada awak media, Senin (01/11).
Murnan sendiri mengaku setuju dengan adanya pembangunan KIHT. Namun untuk lokasi pembangunannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemda Lotim dan Pemprov NTB, mana lokasi yang dianggap strategis.
“Karena proyek pembangunan sudah berlangsung, maka komunikasi dan sosialisasi lebih ditingkatkan, agar masyarakat bisa memahaminya,” jelasnya.
Pembangunan KIHT ini sendiri tak direncanakan dalam waktu singkat, sebab Pemkab Lotim menemukan adanya permasalahan terkait maraknya industri rokok ilegal yang ada di Lotim. Sehingga dengan adanya KIHT di Lotim dapat menaungi pelaku industri rokok rumahan yang dianggap tak sesuai aturan tersebut.
“Ini dilakukan untuk memfasilitasi industri rokok rumahan yang saat ini sedang marak,” ungkapnya.
Dampak yang dikhawatirkan masyarakat sehingga adanya protes penolakan dari sejumlah pihak yakni adanya suara bising dari KIHT. Namun menurut Murnan adanya KIHT tak akan menimbulkan limbah, suara bising atau sebagainya yang dapat mengganggu kenyamanan warga sekitar.
“Nantinya di sana akan menjadi semacam sentral ekonomi seperti penjualan kertas rokok, busa, dan lain sebagainya,” pungkasnya. Kendati demikian, penolakan pembangunan KIHT yang terjadi disebabkan oleh kesalahpahaman karena kurang masifnya informasi dan sosialisasi pada masyarakat. (den)
