Lombok Timur (Inside Lombok) – Guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan Wakil Presiden meminta Pemkab Lotim melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPT-SP) agar segera membuat Mal Pelayanan Publik (MPP).
Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan Wakil Presiden, Selamet Widodo menyampaikan pembentukan MPP itu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman, aman dan tidak berbelit-belit terhadap masyarakat. Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 89 Tahun 2021.
“MPP ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik,” katanya saat ditemui awak media di Kantor DPMPT-SP Lotim, Rabu (09/11).
Dijelaskannya, MPP merupakan pusat integrasi layanan dari berbagai macam layanan yang dilakukan oleh OPD-OPD bersama dengan instansi vertikal lainnya. Realisasi fasilitas tersebut menjadi konsen bagi Presiden dan Wapres atas pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Di NTB dari seluruh kabupaten/kota yang ada belum ada yang mempunyai MPP, sehingga ini menjadi konsen kami agar segera membentuk ini,” tegasnya.
Di seluruh kabupaten/kota di Indonesia,baru terdapat 75 MPP yang sudah berdiri dan diresmikan. Sehingga diharapkan pada tahun 2024 MPP dapat terbangun di semua kabupaten/kota di Indonesia.
Meski saat ini hampir semua pelayanan berbasis online, tidak semua masyarakat melek teknologi. Untuk itu, dengan adanya MPP itu nantinya dapat mempermudah pelayanan dari segala jenis layanan yang terpusat.
“MPP ini nantinya lebih efisien dalam memberikan pelayanan terbaik,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPMPT-SP Lotim, Ahmad Dewanto Hadi mengatakan untuk di wilayah Lotim lokasi telah disiapkan, yakni mengubah mini mall yang ada di Kota Selong menjadi MPP. “Kita sudah ada bangunannya, mini mall di sekolah tidak begitu efektif maka itu akan kita jadikan MPP nantinya,” ungkapnya.
Dari sisi lokasi, diakuinya Kabupaten Lotim telah memiliki tempat. Namun masih kekurangan sarana prasarana pendukung. Sehingga pada 2023 mendatang akan dibahas segala sarana prasarana yang harus ada dalam MPP.
“Kita siap untuk menjalankan amanah ini dengan segala kekurangan kita,” ujarnya. Dalam MPP tidak hanya berisikan pelayanan administrasi pemerintahan saja, melainkan masyarakat juga dapat mengakses asuransi kesehatan seperti BPJS, serta pembuatan paspor dan layanan lainnya. (den)
