Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) menggelontorkan anggaran Rp8 miliar untuk bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Penganggaran itu diwajibkan oleh pemerintah pusat dengan dana yang bersumber dari APBD sebanyak 2 persen.
Pemkab Lotim pun memilih menggelontorkan anggaran Rp8 miliar dan melebihi dari persentase yang diwajibkan. “Anggaran yang kita gelontorkan untuk membantu masyarakat akibat dampak kenaikan BBM ini sudah melebihi dari 2 persen, malah jumlahnya mendekati 4 persen,” ujar Bupati Lotim, H. M. Sukiman Azmy saat menyerahkan BLT BBM, sembako, dan PKH kepada masyarakat di Desa Pohgading, Selasa (29/11).
Adapun dalam penyaluran anggaran senilai Rp8 miliar tersebut dialokasikan ke masing-masing dinas terkait seperti melalui Dinas Sosial sebesar Rp2 Miliar untuk pembagian beras dan sembako, Dinas Perhubungan senilai Rp1 miliar untuk ojek dan transportasi umum.
Selanjutnya, Dinas Koperasi/UKM sebesar Rp2 Miliar untuk kelompok usaha bersama, Dinas Perdagangan sebesar Rp1 miliar untuk pasar murah, dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 1 miliar untuk bantalan sosial bagi para nelayan berupa BBM.
“Masyarakat yang kategori mampu masih mau menerima bansos, apa tidak malu? Sudah saatnya menyerahkan bantuan ke masyarakat yang benar-benar tidak mampu,” tegasnya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sukiman dikarenakan menyaksikan secara langsung masyarakat penerima bansos yang datang dengan menggunakan sepeda motor saat penyaluran bantuan, bahkan ada juga masyarakat yang datang menggunakan mobil.
“Tanamkan rasa malu pada diri kita, bagi masyarakat yang sudah mampu berikan seharusnya tak layak dapat, jadi serahkan saja bantuan ini ke orang yang sangat membutuhkan,” pungkasnya. (den)
