Lombok Barat (Inside Lombok) – Merasa masih minim mendapatkan perhatian dari pemda, disabilitas di Lombok Barat (Lobar) menuntut persamaan perlakuan, serta sentuhan program dari pemda. Bahkan, mereka butuh jaminan persamaan hak dan perlakuan itu dapat dituangkan oleh pemda dalam peraturan daerah (perda) tentang disabilitas.
Pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas, Kholid menuturkan sejauh ini dari sisi pelayanan disabilitas di Lobar belum mendapatkan persamaan perlakuan. Masih banyak kantor-kantor pelayanan masyarakat yang bahkan belum ramah disabilitas.
Kondisi ini diakuinya menyulitkan mereka untuk mengurus keperluan secara mandiri tanpa pendamping. “Itu harapan kita dipenuhi, kemudian hak-hak teman-teman misalnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, bisa mengakses layanan kesehatan. Begitu juga untuk di pendidikan,” tegasnya akhir pekan kemarin.
Sejauh ini, kata dia, disabilitas belum sepenuhnya diperlakukan adil dalam sektor pendidikan. “Seperti tuna netra dan tuna rungu, itu kan seharusnya bisa sekolah secara bebas layaknya yang normal. Mereka bisa memilih sekolah yang benar-benar diinginkan,” ujarnya.
Namun saat ini mereka hanya bisa bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), dan belum bisa masuk ke sekolah-sekolah umum. Padahal, kata dia, banyak dari mereka juga ingin masuk ke sekolah umum.
“Kita ingin diperlakukan sama, kita nggak ingin diperlukan secara eksklusif. Tapi perlu sekolah ini inklusi bisa menerima kita. Teman-teman bisa masuk dan bersekolah seperti layaknya teman-teman yang lain, begitu harapan kita,” ungkap Kholid.
Begitu pun dalam sektor olahraga, mereka berharap dapat juga dilibatkan. Mereka berharap diberikan ruang persamaan hak, untuk membuktikan bahwa disabilitas juga bisa. “Alhamdulillah sudah ada arah ke sana, Dispora mengadakan kejuaraan kaum difabel. Tapi belum maksimal, banyak yang kami lihat belum maksimal,” keluhnya.
Pihaknya berharap pelaksanaan pemenuhan hak kaum disabilitas bisa dilakukan oleh semua OPD di Lobar. Termasuk juga agar memberikan hak yang sama melalui program-program pemberdayaan yang selama ini juga dinilai masih sangat minim.
“Tuntutan kami, semua OPD benar-benar melakukan apa yang menjadi hak kami termasuk dalam hal program-program,” harap dia.
Karena itu untuk memastikan kaum disabilitas mendapatkan perhatian dari pemda, baik dalam pemenuhan hak dari sisi pelayanan serta program. Pihaknya akan menghadap ke Bupati Lobar untuk mengusulkan supaya segera ada perda yang juga bisa menjamin persamaan hak dan perlakuan bagi disabilitas di Lombok Barat.
“Kami usulkan ke Pak Bupati agar dibuat perda khusus penanganan kami disabilitas,” tandas Kholid. (yud)
