Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah pusat memberikan lampu hijau untuk melakukan impor beras sebanyak 200 ribu ton masuk ke Indonesia sebagai cadangan pangan dalam negeri. Namun NTB sebagai daerah lumbung pangan menolak impor beras tersebut, karena ketersediaan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“NTB menolak impor beras, karena kita memiliki cadangan beras yang cukup. Bahkan kita menjadi penyuplai provinsi yang lain,” tegas Kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB, Fathul Gani, Kamis (8/12).
Ada 9 provinsi yang disuplai beras oleh NTB, diantaranya ada Jambi sebanyak 1000 ton beras, Bengkulu 500 ton, Sumatera Barat 500 ton, Bali 6 ribu ton, NTT 29 ribu ton, Sumatera Utara 11 ribu ton, Kalimantan Barat 2 ribu ton, Kalimantan Tengah 8.300 ton dan DKI 16 ribu ton. Hal ini terbukti bahwa produksi gabah di NTB mencukupi kebutuhan pangan dalam dan luar daerah.
“Sekarang produksi gabah kita 1,4 juta ton lebih. Tetapi kalau disetarakan beras 921 ribu ton, tahun lalu 897 ribu ton beras. Terjadi peningkatan sekitar 30 ribu ton lebih,” tuturnya.
Untuk konsumsi beras di NTB sebesar 600 ribu ton dan ada surplus beras. Artinya dengan kondisi surplus maka tentunya menolak beras impor masuk ke NTB. Untuk itu akan dijaga pada setiap pintu masuk agar tidak ada beras impor masuk ke NTB. “Di pintu-pintu masuk akan kita cut. Kalau memang ada kewenangan kita akan cut,” ucapnya.
Terpisah, Ketua Kelompok Tani Beriuk Angkat Suranadi Timur Lombok Barat, Syafii Maarif menanggapi rencana pemerintah pusat yang akan mengimpor beras. Ia menilai bahwa beras dalam daerah apalagi NTB dilihat dari kualitas terbilang bagus. Bahkan hasil panen pun lebih bagus beras dalam daerah dibandingkan dengan luar negeri.
“Lebih bagus beras kita, hasil panen kita yang lebih bagus. Panen sekarang saja harganya Rp450 ribu per kwintal, itu termasuk masih bagus. Panen kemarin sampai Rp500 ribu per kwintal,” tuturnya.
Dikatakan untuk hasil panen bagus walaupun harga pupuk mahal dan sulit. Dari harganya yang Rp450 ribu per kwintal saja itu masih balik biayanya. Namun jika di bawah itu maka merugi, karena harga pupuk Rp400 – 500 ribu per kwintal.
“Pupuk subsidi dari pemerintah itu 50 are kita dapat pupuk 90 kg. Mana bisa cukup. Maka terpaksa kita beli di pengepul. Dalam satu hektare butuh 5 -5,5 kwintal, agak sulit tapi bisa kita beli,” ungkapnya. (dpi)
