Mataram (Inside Lombok) – Pembangunan rumah tahan gempa (RTG) di kawasan wisata tiga gili, yakni Gili Trawangan, Meno dan Gili Air di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat yang juga menjadi daerah terdampak gempa pada akhir Juli hingga Agustus 2018 belum juga sama sekali dilakukan karena terkendala mahalnya biaya angkut material yang sangat besar ke pulau-pulau tersebut.
“Ada 68 unit di tiga Gili, yang belum sama sekali dilakukan pembangunannya karena terkendala masalah biaya angkut material yang sangat besar dan tidak cukup dari dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Ahsanul Khalik saat melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah kecamatan di Lombok Utara, Selasa.
Untuk kendala di Gili tersebut, Ahsanul mengatakan, pihaknya akan membahas secara khusus dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Bupati Lombok Utara.
“Dalam percepatan ini, tentu semua kendala akan kita carikan solusinya,” ucapnya.
Menurut Ahsanul Khalik, meski masih terkendala di kawasan tiga Gili, dirinya menegaskan progres pembangunan unit RTG bagi para korban gempa bumi 2018 di wilayah Kabupaten Lombok Utara, ternyata lebih cepat dari data resmi BPBD NTB.
Kondisi pembangunan RTG yang sangat progresif itu ditemukan dalam tinjau lapangan yang dilakukan ke sejumlah kecamatan di Lombok Utara.
Dalam peninjauan tersebut Ahsanul juga didampingi Kepala BPBD Lombok Utara Drs Muhadi, Kabid Rehab Rekon BPBD Drs Hari Widyatmoko, serta para fasilitator sipil dan TNI.
“Dari perjalanan ke Lombok Utara progress penbangunan RTG secara umum sangat baik, dan temuan lapangan kami, data resmi yang kita miliki bersama TNI-Polri (ternyata) berbeda dengan kondisi lapangan,” ungkap Ahsanul.
Data BPBD NTB melansir jumlah RTG yang sudah rampung dan masih dikerjakan pembangunannya mencapai 31 persen dari total rumah rusak berat (RB), 44 ribu yang tercatat di Lombok Utara.
Sementara kondisi di lapangan jumlah RTG yang sudah rampung dan yang masih dikerjakan pembangunannya sudah mencapai 80 persen.
“Yang kita lihat di lapangan faktanya yang sedang proses pengerjaan dan hampir selesai itu sudah hampir 70% – 75%. Artinya progres untuk Lombok Utara saat ini sudah pada angka 80% lebih,” jelasnya.
Ahsanul mengatakan, kondisi lapangan yang lebih cepat dari data BPBD terjadi karena ternyata belum semua fasilitator pendamping melaporkan progresnya ke TPK maupun BPBD NTB.
Menurutnya, pola swakelola dan kegotong-royongan yang dilakukan masyarakat korban gempa di Lombok Utara menjadi salah satu pemicu percepatan realisasi pembangunan RTG di daerah tersebut.
“Bisa cepat karena masyarakat yang pakai sistem swakelola dan gotong royong sangat banyak di Lombok Utara. Pembangunan secara swakelola ini tetap ada pendampingan dari fasilitator, hanya saja fasilitator belum menyampaikan progresnya ke TPK maupun ke BPBD, sehingga data berbeda,” katanya.
Ahsanul mengatakan, terkait hal tersebut pihaknya akan meminta TPK, fasilitator Sipil, TNI – Polri untuk segera memperbaiki laporan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kondisi lapangan yang ada. (Ant)
